Proyek Rehabilitasi SDN 02 Mojorejo Madiun Berpotensi Masuk Kasus Korupsi

Arif Wahyu Efendi · Selasa, 16 Juni 2020 - 10:30 WIB
Proyek Rehabilitasi SDN 02 Mojorejo Madiun Berpotensi Masuk Kasus Korupsi
SDN 02 Mojorejo Madiun, Jatim. (Foto: iNews/Arif Wahyu Efendi)

MADIUN, iNews.id - Proyek rehabilitasi SDN 02 Mojorejo, Madiun, Jawa Timur (Jatim) tahap II senilai Rp3 miliar berpotensi masuk tindak pidana korupsi (tipikor). Dugaan perbuatan melawan hukum dapat dilihat dari ketidakpatuhan sejumlah pihak dalam melaksanakan pekerjaan yang diatur dalam undang-undang.

Akademisi Universitas Merdeka Madiun, Mudji Raharjo mengatakan, Putusan MA Nomor 64 Tahun 2019 sudah jelas menyatakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2019 tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya dalam pengadaan barang dan jasa, aturan yang digunakan yakni Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

"Pemerintah daerah harus menjadikan Putusan Mahkamah Agung (MA) itu sebagai acuan," katanya, Selasa (16/6/2020).

Dia menjelaskan, jika MA sudah mengeluarkan aturan, maka menurut azas hukum, itu adalah hukum yang terbaru. Seharusnya yang dijadikan pegangan pemerintah daerah yakni putusan MA dan bukan Permen.

"Itu kalau ada warga yang usil bisa masuk (lapor) dugaan tindak pidana korupsi, di kepolisian atau kejaksaan. Bahaya itu. Meski sebenarnya tanpa laporanpun, kepolisian atau kejaksaan bisa masuk," katanya.

Menurutnya, perbuatan melawan hukum terlihat dari ketidakpatuhan sejumlah pihak dalam melaksanakan peraturan pada proses tender rehabilitasi SDN 02 Mojorejo tahap II tersebut. Bahkan akan lebih beresiko jika proses pembangunan sudah berlangsung.

"Dugaan perbuatan melawan hukum terlihat dengan tetap menggunakan Permen PUPR yang telah diputus MA tidak sah. Jika dikorelasikan dengan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi pasal 2 dan 3 misalnya, ataupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 12, kan berpotensi itu. Apalagi jika misalnya proses pembangunan sudah berlangsung," katanya.

Kabag Hukum Pemkot Madiun, Budi Wibowo, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat tidak memberikan jawaban. Sedangkan Dinas Pendidikan Kota Madiun selaku Dinas Pengguna Anggaran melalui sekretarisnya, Sri Mahendradata menjawab singkat akan melihatnya.

"Coba tak lihatnya," jawabnya.

Sedangkan CV Cipta Niaga Abadi saat dikonfirmasi melalui telepon kantor mengakui badan usahanya berkualifikasi kecil. Salah satu karyawannya, Yanti mengaku tidak mengetahui bagaimana tempatnya bekerja bisa mendapatkan pekerjaan yang menurut ketentuan di atas kualifikasi.

"Kualifikasinya kecil, tapi saya tidak hafal. Ada yang mengurusi sendiri," katanya.

Diketahui sebelumnya, melalui laman LPSE Pemkot Madiun, proyek rehabilitasi SDN 02 Mojorejo tahap II dengan pagu Rp3 miliar dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sekitar Rp2,9 miliar. Dalam proses tendernya dimenangkan oleh CV Cipta Niaga Abadi sesuai dengan yang tertera di kontrak Rp. 2.655.730.677,60. Penandatanganan pemenang kontraknya berlangsung 9 Maret 2020 lalu.

Belakangan proses tersebut mendapat sorotan karena aturan yang digunakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Pemkot Madiun saat proses lelang berdasarkan Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2019. Padahal Putusan MA Nomor 64 Tahun 2019 menyatakan Permen PUPR tersebut khususnya pasal 21 ayat 3 huruf a, b, dan c tidak sah.

Di Perpres Nomor 16 tahun 2018 Pasal 65 Ayat 4 jelas menyebutkan nilai paket pengadaan barang, jasa konstruksi dan oleh usaha kecil paling besar adalah Rp2,5 miliar.

Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi CV Cipta Niaga Abadi berkualifikasi kecil. Hal itu sesuai dengan yang tertera di laman lpjk.net dan juga pengakuan karyawan.


Editor : Umaya Khusniah