Prihatin Rakyat Kecil, PKS Minta Presiden Jokowi Batalkan Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

SURABAYA, iNews.id - DPW PKS Jawa Timur (Jatim) menolak kenaikan BBM bersubsidi. Aladannya, kenaikan itu berdampak buruk bagi ekonomi masyarakat pascapandemi. 

Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan mengatakan, kebijakan menaikkan harga BBM menunjukkan bahwa pemerintah tidak berempati terhadap kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi pascapandemi. Apalagi, saat ini juga tengah terjadi resesi. 

Baca Juga

Demo Tolak BBM Naik di DPRD Sikka Ricuh, Mahasiswa Saling Dorong dengan Polisi

"Harga-harga sembako saat ini sudah meningkat tajam. Ketika BBM bersubsidi naik, harga akan semakin tak terkendali. Maka, melalui semua unsur PKS yang ada di Jawa Timur, kami tegas menolak kebijakan pemerintah ini," ujarnya, Selasa (6/9/2022). 

Berbagai unsur itu, kata Irwan, yakni seluruh anggota legislatif DPRD Provisi Jatim dan Caleg PKS kabupaten/kota di seluruh Jatim serta seluruh struktur PKS dari wilayah hingga ke ranting yang ada di tingkat desa. Menurutnya, rakyat sudah berkali-kali terpukul dengan berbagai kondisi yang makin mengimpit rakyat. Seperti harga minyak goreng yang melambung tinggi tak terkendali. 

Baca Juga

Ikut Berorasi, Ketua DPRD Jatim Tegaskan Tidak Setuju Harga BBM Naik

"Kini seluruh masyarakat semakin terpukul dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi," ujarnya.

Irwan mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi ini akan mengundang efek domino di masyarakat. Kenaikan harga BBM bersubsidi akan menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih.

Baca Juga

Demo Tolak Harga BBM Naik, Mahasiswa di Sidoarjo Bakar Keranda

"Tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, supir angkot dan truk, buruh dan prkerja, pelaku UMKM akan menjerit. Terpukul ekonominya dan sulit bangkit dari keterpurukan ekonomi," ujarnya. 

Irwan menegaskan bahwa PKS bertanggung jawab secara moral dan konstitusional untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi. Jatim, kata dia, merupakan provinsi dengan garis pantai terpanjang di Pulau Jawa. Di dalamnya, ada 70.000 lebih keluarga nelayan yang pasti akan terpukul dengan kenaikan BBM bersubsidi. "Kenaikan solar sebesar 26 persen lebih, akan membuat perbekalan lebih dari 50 persen. Ini berat untuk nelayan kecil," ujar Irwan. 

Dia menambahkan, Jatim dengan penduduk miskin 4, 25 juta orang, atau sekitar 10 persen jumlah penduduk, tentu akan merasakan dampak luar biasa dari kenaikan harga BBM ini. Seiring bertambahnya tingkat pengangguran terbuka yang sudah pada 4,81 persen atau sejumlah 1,12 juta orang. 

"Karena itu kami meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi," katanya. 

Editor: Ihya Ulumuddin