Pengacara Surabaya Akan Gugat Kewajiban Rapid Test karena Mahal dan Ribet

SURABAYA, iNews.id – Pengacara asal Surabaya, M Sholeh akan menggugat kewajiban membawa hasil rapid test saat naik angkutan umum di masa new normal. Selain dinilai memberatkan masyarakat karena biayanya mahal, kewajiban itu juga merepotkan.

M Sholeh mengatakan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 19 Juni 2020 lalu tentang protokol pencegahan penularan virus Covid-19 di berbagai fasilitas umum mulai pasar, pelabuhan, tempat wisata, tempat olahraga, hingga rumah ibadah. Protokol pencegahan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum. 

Baca Juga

Tertinggi di Indonesia, Rapid Test di Jatim Capai 213.211 Orang

“Dalam aturan Kemenkes ini tidak ada kewajiban membawa hasil rapid test ketika masuk ke fasilitas umum. Kenapa gugus tugas mewajibkan rapid test. Ini ada apa? Kenapa kebijakan instansi yang satu dengan yang lain berbeda. Jadi jangan salahkan kalau saya bergerak untuk menggugat surat edaran (Gugus Tugas) itu,” kata Sholeh dalam sebuah channel berbagi video miliknya yang diunggah Senin (22/6/2020).

Dia mengatakan, aturan wajib membawa hasil rapid test sangat memberatkan. Selain ribet, juga memakan biaya yang tidak murah. Untuk sekali rapid test, setidaknya masyarakat harus merogoh kocek minimal Rp300.000 hingga Rp400.000.

Baca Juga

Rapid Test Massal di Sekretariat DPRD Jawa Timur, 4 Orang Reaktif

Beberapa pekan lalu, dirinya sempat rapid test dan mengeluarkan biaya Rp300.000. “Saya waktu itu mau berangkat ke Jakarta dan harus rapid test dulu. Karena sebelum naik pesawat, setiap penumpang harus membawa hasil rapid test,” katanya.

Pria yang sempat maju sebagai calon wali kota Surabaya dari jalur Independen ini menilai, kewajiban membawa hasil rapid test bagi masyarakat yang akan memanfaatkan angkutan umum juga tidak adil.

Dia menceritakan, beberapa waktu lalu dia sempat melakukan rapid test. Di sebelahnya ada keluarga yang terdiri atas tiga orang juga melakukan rapid test. Biaya per rapid test sekitar Rp350.000. Jika dikalikan tiga orang maka biaya total yang harus dikeluarkan sebesar Rp1.050.000.

“Keluarga ini mau pulang ke NTT (Nusa Tenggara Timur). Mereka naik kapal yang tiketnya hanya Rp312.000. Ini aneh, biaya rapid test lebih mahal daripada biaya naik kapal. Kalau orang yang mau ke NTT ini banyak duit, mereka tidak akan naik kapal. Apakah pemerintah tidak memikirkan bahwa biaya rapid test lebih mahal daripada naik angkutan kapal,” kata Sholeh.

Menurut dia, meski hasil rapid test reaktif, tidak otomatis orang tersebut terinfeksi Covid-19. Bisa jadi karena ada virus lain selain virus corona. “Apa jaminan kalau sudah non reaktif hasil rapid test tidak kena virus corona. Padahal kalau kena virus lain pasti reaktif,” katanya.

Seharusnya, kata dia, untuk memastikan orang itu sehat atau tidak, hanya perlu memasang alat pendeteksi suhu tubuh maupun thermal gun. Ini biayanya jauh lebih murah dan tidak ribet. Sebab, ada beberapa tempat publik misalnya, meski sudah ada hasil non reaktif rapid test, tidak diperkenankan masuk ketika suhu tubuhnya di atas 37 derajat.

“Kenapa tidak mengambil simpelnya saja. Pemerintah mewajibkan semua yang masuk fasilitas umum wajib tes suhu. Jadi tidak usah rapid tes. Jadi ini ada apa sebenarnya. Ini banyak warga yang dirugikan karena kewajiban rapid test,” ujarnya.

Editor: Kastolani Marzuki