Pemprov Jatim Ingin Semua PTT Bisa Terserap dalam PPPK

SURABAYA, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) berharap seluruh Pegawai Tidak Tetap (PTT) bisa terserap dalam Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini menyusul kebijakan pemerintah terkait penghapusan PTT tahun depan. 

"Kami sedang berusaha untuk membuat suatu requirement, persyaratannya itu lebih menjamin lebih memberikan kemudahan lebih berikan pelindungan kepada teman-teman PTT atau honorer kita," kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Adhy Karyono saat menjadi pembina apel di halaman Setdaprov Jatim, Senin (29/8/2022). 

Baca Juga

Heboh Video Mesum Politisi PKB dengan Perempuan Cantik di Hotel, DPRD: Kami Akan Sanksi

Lebih lanjut, Adhy menjelaskan bahwa, langkah tersebut juga harus didukung dari diri setiap PTT dengan upaya berlatih secara mandiri. Pasalnya, hal itu tentu dibutuhkan ketika dilakukan uji kompetensi atau assessment bagi mereka.

"Tetapi lebih dari itu teman-teman sekalian yang punya staf sebagai PTT atau honorer untuk bisa senantiasa berlatih ya," katanya.

Baca Juga

Raja Majapahit Pertama Raden Wijaya Punya Gelar Sri Kertarajasa Jayawardhana, Ini Artinya 

Adhy mengungkapkan, saat ini keberadaan PTT di Pemprov Jatim masih sangat dibutuhkan. Karena banyak di antara mereka yang memang menjalankan fungsi kinerja dengan baik dan memegang peranan yang menyokong keberlangsungan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Yang sudah dilakukan oleh PTT honorer kita tentu sangatlah spesialisasi. Jadi selama ini tidak bisa tergantikan namun dengan statusnya ada kebijakan ini tentu akan kita pertahankan," ucapnya.

Baca Juga

Kecerdikan Raden Wijaya Hadapi Pasukan Mongol, 18.000 Tentara Lawan Tewas

Di sisi lain, pihaknya mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jatim untuk melihat kondisi yang sebenarnya di lapangan. Menurutnya dengan nilai 76,6 reformasi birokrasi Pemprov Jatim yang termasuk tinggi haruslah ada kesesuaian dengan pelayanan di masyarakat.

"Mohon untuk bisa merasuk di dalam diri kita bahwa kita lebih spesialis, lebih ahli menangani masalah sesuai dengan apa kapasitas dan kompetensinya," katanya. 

Dia juga meminta para pimpinan OPD agar tidak hanya berperan sebagai pemimpin, namun juga sebagai pengayom dan tempat berkonsultasi bagi staf-stafnya dalam menghadapi permasalahan, termasuk apabila ada permasalahan yang dimungkinkan bisa mengganggu kinerja."Bisa membimbing semua anak buah, untuk bisa menyelesaikan persoalannya," katanya.

Editor: Ihya Ulumuddin