Palsukan Dokumen sebagai Suami Istri, 16 Calhaj Gagal Berangkat Haji

Yudha Prawira ยท Jumat, 27 Juli 2018 - 19:26 WIB
Palsukan Dokumen sebagai Suami Istri, 16 Calhaj Gagal Berangkat Haji
Para jamaah calhaj menunggu proses pemeriksaan dokumen di Asrama Haji Surabaya, Jatim. (Foto: iNews/Yudha Prawira)

SURABAYA, iNews.id – Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur (Jatim) membongkar praktik pemalsuan dokumen jamaah calon haji (calhaj) di Kabupaten Lumajang. Modusnya melalui rekayasa terhadap data 16 jamaah, dengan cara dimasukkan sebagai pasangan suami istri dalam kategori jamaah calhaj penggabungan. Dengan begitu, mereka bisa berangkat ibadah haji tahun ini.

Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Jatim Achmad Faridul Ilmi memaparkan, praktik pemalsuan dokumen ini terbongkar setelah petugas dari Kemenag Jatim melakukan verifikasi ulang dokumen para calhaj. Sebanyak 16 jamaah calhaj, termasuk tim pemandu haji daerah (TPHD), kedapatan mengantongi dokumen palsu. Ke-16 jamaah calhaj tersebut tiba-tiba masuk dalam daftar berangkat haji tahun ini bersama Kelompok Terbang (Kloter) Kabupaten Lumajang.

Dari hasil pemeriksaan petugas Kemenag Jatim, salah satu Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di Kabupaten Lumajang ternyata merekayasa dokumen haji. Ke-16 jamaah calhaj membuat buku nikah baru, seolah-olah mereka pasangan suami istri dan saudara. Dengan begitu, mereka bisa mengisi jamaah calhaj penggabungan.

“Kasus seperti ini baru pertama kali kami temukan. Jadi ke-16 calhaj ini hampir sama modusnya. Seakan-akan mereka suami istri, padahal bukan suami istri, seakan-akan mereka anak dan ibu, padahal bukan,” kata Achmad di Surabaya, Jumat (27/7/2018).

Menurut Achmad, setelah terbongkarnya modus pemalsuan dokumen itu, maka keberangkatan ke-16 jamaah calhaj untuk menunaikan ibadah haji tahun ini akhirnya dibatalkan. Kemenag Jatim masih menelusuri keterlibatan KBIH dengan jamaah calhaj yang bersangkutan. Apabila KBIH tersebut terlibat dalam rekayasa dokumen haji, Kemenag akan memberi sanksi tegas hingga pencabutan izin operasional.


Editor : Maria Christina