Mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH Diperiksa 5 Jam terkait Dugaan Korupsi YKP

Ihya Ulumuddin, Hari Tambayong · Selasa, 25 Juni 2019 - 19:30:00 WIB
Mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH Diperiksa 5 Jam terkait Dugaan Korupsi YKP
Mantan Wali Kota Surabaya Bambang Dh keluar dari Gedung Kejati Jatim seusai diperiksa lima jam terkait kasus dugaan korupsi aset Pemkot oleh YKP. (Foto: SINDOnews)

SURABAYA, iNews.id - Mantan Wali Kota Surabaya, Bambang DH memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur,  Selasa (25/6/2019). Bambang dimintai keterangan penyidik terkait kasus dugaan korupsi Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya. 

Lebih dari lima jam politisi PDI Perjuangan ini berada di ruang penyidik. Bambang mengaku dicecar 20 pertanyaan seputar perjalanan YKP, mulai dari yayasan hingga berubah menjadi PT. 

Namun, Bambang tidak menjelaskan detail mengenai materi maupun hasil pemeriksaan. Dia hanya mengaku telah berjuang cukup lama mengembalikan pengelolaan aset YKP ke Pemkot Surabaya.

"Pada tahun 2002 lalu, saya sudah berupaya agar aset YKP bisa kembali ke Pemkot Surabaya. Saya sudah bicara baik-baik dengan Pak Yasin (Sekda Kota Surabaya sekaligus ketua YKP) agar YKP dikembalikan ke Pemkot. Namun upaya itu gagal," katanya, Selasa (25/6/2019).

Bambang mengaku berkirim surat resmi ke YKP agar aset Pemkot itu secepatnya diserahkan ke Pemkot. Namun lagi-lagi upaya itu mentah. 

"YKP enggan mengembalikan aset yang berupa tanah dan bangunan itu ke pemkot karena yakin itu milik mereka. Buktinya adalah akta notaris yang menyebutkan aset itu bukan milik Pemkot, melainkan milik YKP, hingga akhirnya, saya melaporkan ke Kejari Surabaya agar memeriksa petinggi YKP," katanya.

Bambang DH menyebutkan, aset YKP merupakan milik Pemkot Surabaya. Sebab, yayasan tersebut, terbentuk berasal dari Pemkot Surabaya. Karena itu, dia berharap agar aset YKP bisa segera kembali ke Pemkot Surabaya, seperti halnya Gedung Gelora Pancasila.

"Saya senang Gelora Pancasila bisa kembali dikuasai Pemkot Surabaya. Kolam renang Brantas juga saya harap bisa dikuasai Pemkot," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDIP ini. 

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan, Bambang DH adalah mantan wali kota, sehingga tahu betul tentang kondisi YKP.

"Karena itu, keterangan Pak Bambang ini penting sebagai pembuktian adanya kejanggalan dalam pengelolaan YKP," katanya. 

"Dalam kasus ini kami juga minta bantuan sejumlah pihak seperti PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) hingga Badan Pertanahan Surabaya," ujarnya.

Editor : Kastolani Marzuki