Mantan Pendamping PKH di Malang Diduga Selewengkan Dana BPNT, Polisi Turun Tangan

MALANG, iNews.id - Mantan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Malang diduga menyelewengkan dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Terduga pelaku berinisial ASP, warga Kecamatan Tumpang, diduga telah menyelewengkan dana BPNT sejak 2017 hingga 2022.

Kasatreskrim Polres Malang, Iptu Wahyu Rizki Saputro, mengaku tengah mendalami dugaan tindak pidana tersebut. Pihaknya, kata dia, telah memeriksa saksi-saksi hingga mengumpulkan bukti untuk dalam proses penyelidikan.

Baca Juga

Cara Cek Daftar Penerima PKH 2023 Lewat HP

"Saksi yang sudah kami periksa sudah 40 orang, meliputi teman-teman pendamping PKH yang lain, Camat Tumpang, Kepala Desa Tumpang, dan terduga pelaku," ujar Wahyu Rizki Saputro melalui pesan singkat, Selasa (28/2/2023).

Sejumlah bukti juga telah diamankan seperti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan data pembayaran BPNT. "Bukti-bukti yang diamankan oleh Satreskrim Polres Malang di antaranya dokumen-dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) PKH dan data bayar BPNT," ujarnya.

Baca Juga

Program Kartu Prakerja 2023 Tahap I Segera Dibuka, Penerima BSU dan PKH Bisa Daftar

Selain itu, Wahyu mengaku telah menyurati Inspektur Kabupaten Malang untuk permohonan penghitungan kerugian keuangan negara.

"Selanjutnya kami akan koordinasi dan meminta keterangan ahli perbendaharaan negara dan akan melaksanakan gelar perkara. Untuk penetapan tersangka belum. Masih menunggu pelaksanaan gelar perkara," katanya.

Baca Juga

Potong Rp50.000 Bansos BBM dan PKH, Oknum Dukuh di Sleman Diminta Mundur

Sementara itu, Inspektur Kabupaten Malang, Tridiyah Maistuti, membenarkan pihaknya diminta Polres Malang untuk melakukan audit keuangan negara dari dana BPNT yang diduga diselewengkan oleh mantan pendamping PKH Kecamatan Tumpang, ASP.

"Investigasi kami terkait dugaan kerugian uang negara yang diselewengkan, dan saat ini masih berproses. Belum final," kata dia.

Dari hasil audit sementara, kata dia, nilai kerugian akibat penyelewengan itu mencapai Rp200 juta. Namun, menurutnya, proses audit masih belum selesai dan masih akan terus dikembangkan.

"Tapi itu belum final. Kemungkinan lebih. Nanti akan kami update perkembangan finalnya," ujar Tridiyah.

Tridiyah menyebut, penyelewengan yang dilakukan oleh terduga pelaku itu diduga dengan cara menggunakan dana BPNT milik penerima manfaat untuk keperluan pribadi.

"Data yang diajukan oleh pelaku fiktif. Kemudian uangnya digunakan sendiri," katanya

Editor: Rizky Agustian