Mahfud MD soal Putusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anwar Usman: Nggak Boleh Berpendapat

MALANG, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) Prof Mahfud MD menyerahkan kasus dugaan pelanggaran etik dan konflik kepentingan, hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Mahfud memastikan pemerintah menghormati keputusan apapun dari yang dikeluarkan oleh MKMK.

"Pak Jimly Assidiqie sebagai MKMK, majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi tunggu saja kita, percayakan dalam sehari dua hari ini," ucap Mahfud MD, usai rapat Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Brawijaya, Sabtu siang (4/11/2023).

Baca Juga

Rampung Klarifikasi 9 Hakim Konstitusi, MKMK: Hanya Anwar Usman yang Diperiksa 2 Kali

Mahfud yakin MKMK itu bakal mengambil keputusan dalam satu dua hari ke depan. Tetapi dirinya tak mau ikut campur dan memilih memasrahkan semua keputusan sidang dugaan pelanggaran kode etik ke Prof. Jimly Asshiddiqie dan MKMK.

"Mungkin hari Senin atau Selasa paling lambat Selasa, tapi mungkin Senin sudah bisa diputus. Nanti nunggu Pak Jimly dulu, nggak boleh berpendapat di luar sidang," tutur, pria yang juga maju sebagai bakal calon wakil presiden bersama Ganjar Pranowo.

Baca Juga

MKMK Bacakan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Anwar Usman Cs Selasa 7 November 2023

Pria kelahiran Sampang ini mendukung penuh, sebagai perwakilan pemerintah dan akademisi, serta berdoa MKMK bisa menghasilan keputusan terbaik Sebab kebijakan MKMK terkait penelusuran dugaan pelanggaran kode etik hakim MK, itu dinilai dapat menjaga demokrasi.

"Saya mendukung Pak Jimmly dan para akademisi serta pecinta konstitusi dan demokrasi agar memutus ini dengan sebaik-baiknya, demi keberadaban demokrasi kita, agar demokrasinya sehat, (yakin keputusan terbaik) berdoalah," katanya.

Baca Juga

Soal Putusan MK dan Sidang MKMK, Ini Respons Ketua KPU

Sebelumnya, MKMK tengah menggodok keputusan dari dugaan pelanggaran kode etik dan konflik kepentingan Ketua MK Anwar Usman, yang juga merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka, pascakeputusan dikabulkannya syarat minimal maju calon wakil presiden berumur 40 tahun dan pernah ikut kontestasi Pilkada.

Pasca putusan pengabulan syarat minimal usia Cawapres itu MK tengah menjadi sorotan publik. Alhasil Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pun dibentuk pada Senin (23/10/2023). Pasalnya ada banyak laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi yang dipimpin oleh Anwar Usman.