Mahfud MD Sebut Lukas Enembe Bisa Dijemput Paksa Jika Mangkir Pemeriksaan KPK

SURABAYA, iNews.id - Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe terancam dijemput paksa apabila selalu mangkir dari panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu, kata dia, telah diatur dalam mekanisme pemanggilan tersangka oleh KPK.

"Soal pemanggilan sudah ada mekanismenya di KPK. Pemanggilan pertama, dua, tiga, empat panggil paksa, DPO," kata Mahfud MD di Surabaya, Minggu (25/9/2022). 

Baca Juga

Tokoh Agama Papua Ajak Masyarakat Dukung Lukas Enembe Diproses Hukum KPK

Meski demikian, Mahfud MD meyakini Lukas Enembe pada akhirnya akan memenuhi panggilan KPK.

"Ya dipanggil aja dulu baik-baik, belum tentu tidak datang," kata Mahfud.

Baca Juga

Viral Foto Lukas Enembe Bermain Judi di Kasino Luar Negeri

Dia menyebut, nantinya KPK akan menilai kondisi kesehatan Lukas Enembe apakah layak untuk menjalani pemeriksaan. Sebab, pihak Lukas Enembe selalu beralasan kliennya tak bisa memenuhi panggilan KPK karena sedang sakit.

"Seumpama datang itu apakah perlu dibantarkan di rumah sakit atau bagaimana, KPK punya mekanisme sendiri," ucap dia.

Baca Juga

Polresta Jayapura Kota Siagakan Pasukan Jelang Pemeriksaan Lukas Enembe 

Diketahui sebelumnya, tim kuasa hukum Lukas Enembe sempat mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Jumat (23/9/2022). Tim kuasa hukum datang dengan membawa dokter pribadi Lukas Enembe.

Kedatangan tim kuasa hukum dan dokter pribadi ke KPK tersebut untuk meminta penundaan pemeriksaan Lukas Enembe. Sebab tim kuasa hukum menyebut kondisi kesehatan Lukas tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan pada Senin (26/9/2022).

Baca Juga

Foto Diduga Lukas Enembe Main Judi di Kasino 3 Negara Beredar, Ini Penampakannya

"Salah satunya adalah (sakit) stroke, tidak bisa bicara. Sudah dari 2015. Beliau itu sudah sakit lama, makin buruk situasinya sekarang ini," kata Dokter Pribadi Lukas Enembe, Anton Monte di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (23/9/2022).

Sekadar informasi, KPK telah menetapkan Gubernur Papua, Lukas Enembe sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Politikus Partai Demokrat tersebut diduga terjerat sejumlah dugaan kasus korupsi.

Baca Juga

Permohonan Penundaan Pemeriksaan Lukas Enembe Ditolak, Ini yang Akan Dilakukan KPK

Di antaranya, terkait penerimaan suap dan gratifikasi proyek di daerah Papua. Sayangnya, KPK belum membeberkan secara detail konstruksi perkara yang menjerat Lukas Enembe.

Lukas telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) atas permintaan KPK. Dia dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhitung mulai 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023.

Tak hanya itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga sudah memblokir rekening milik Lukas Enembe dan pihak-pihak yang terkait. Pemblokiran dilakukan karena PPATK menemukan ada transaksi keuangan yang janggal atau mencurigakan.

Informasi terbaru, ada temuan PPATK terkait transaksi keuangan Lukas yang mengalir ke rumah judi alias kasino di luar negeri. PPATK menyebut jumlahnya hampir setengah triliun. KPK sedang mendalami temuan PPATK tersebut.

Editor: Rizky Agustian