Larangan Mudik, 8 Titik Masuk Jawa Timur Disekat dan Dijaga Tim Gabungan

Ihya Ulumuddin ยท Sabtu, 25 April 2020 - 21:26 WIB
Larangan Mudik, 8 Titik Masuk Jawa Timur Disekat dan Dijaga Tim Gabungan
Pemeriksaan pemudik di perbatasan Magetan-Karanganyar, Jateng. (Foto: Istimewa)

SURABAYA, iNews.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) menyekat delapan titik pintu masuk guna mencegah gelombang arus mudik, terutama dari Jabodetabek, zona merah Covid-19, serta aglomerasi wilayah yang telah ditetapkan PSBB. Operasi yang dilakukan oleh tim gabungan dari Pemprov, Polda Jatim dan Kodam V Brawijaya mulai efektif sejak 24 April hingga 31 Mei 2020.

Delapan titik yang disekat tersebut antara lain perbatasan Tuban, Bojonegoro-Cepu, Ngawi-Mantingan-Sragen jalur biasa, Ngawi-Mantingan-Sragen jalur tol, Magetan-Larangan, Ponorogo-Wonogiri, Pacitan-Wonogiri, dan Pelabuhan Ketapang-Banyuwangi. Check point lainnya juga dilakukan di Terminal Bus Kertonegoro, Ngawi dan Terminal Bus Kembang Putih, Tuban.

"Pengecekan dilakukan mulai dari dokumen perjalanan, penggunaan masker, physical distancing, dan pemeriksaan suhu tubuh," kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Sabtu (25/4/2020).

Khofifah mengungkapkan, hingga hari Kamis (23/4/2020) tercatat sekitar 374.430 orang yang terkonfirmasi mudik. Mereka menggunakan moda transportasi laut yakni kapal, kereta api, kendaraan roda empat seperti bus AKAP, serta transportasi udara yakni pesawat.

"Mereka harus melewati proses screening berlapis dan ketat. Jika sudah berlaku efektif maka tidak ada yang bisa lolos karena semua pintu telah dijaga," katanya.

Khofifah menambahkan sanksi tegas akan mulai diterapkan pada 7 Mei 2020 nanti. Mereka yang kedapatan melanggar akan diminta untuk memutar dan kembali ke daerah asal perjalanan.

"Sanksi akan mengikuti UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan . Tetapi saya berharap tidak ada yang melanggar sehingga sanksi tidak perlu dijatuhkan," katanya.

Selain itu, saat ini sebanyak 7.350 desa dan kelurahan se Jatim atau setara 86,3% telah menyiapkan ruang observasi bagi para perantau. Dari jumlah tersebut, yang sudah terpakai sebanyak 406 ruang, sedangkan jumlah warga yang dikarantina sebanyak 2.521 orang. Masing-masing desa dan kelurahan diminta mengawasi agar selama observasi, warga tetap berada di lokasi tersebut.

Khofifah juga telah melakukan koordinasi bersama para gubernur baik di Pulau Jawa, Lampung maupun Bali terkait masalah mudik.

“Sama-sama kita mengkoordinasikan terkait arus mudik ini baik yang dari Lampung, Bali atau Jabodetabek. Kalau di pusat berarti dengan Korlantas dan kalau di Jawa Timur dengan Ditlantas,” katanya.

Sementara itu, bagi para perantau di Jatim yang memiliki KTP Non Jatim yang terdampak Covid-19, diharapkan dapat mengunjungi platform Radar Bansos. Termasuk bagi 260.000 warga Jatim terdampak Covid-19 yang ada di Jabodetabek yang belum mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial.

Hal ini menjadi salah satu cara untuk mengupdate data pihak-pihak yang terdampak Covid-19 baik warga non Jawa Timur yang berada di Jawa Timur, ataukah warga Jawa Timur yang berada di Jabodetabek.

“Ini antara lain kita komunikasikan karena ada beberapa format pada titik tertentu kalau mestinya dia masuk kartu pra kerja atau bantuan tunai misalnya, maka disini akan terjawab secara virtual lengkap dengan posisinya,” katanya.


Editor : Umaya Khusniah