LaNyalla Ajak Lembaga Pendidikan Pikirkan Masa Depan Bangsa lewat Amandemen Konstitusi

SURABAYA, iNews.id - Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap lembaga pendidikan ikut memikirkan masa depan bangsa lewat rencana Amandemen Konstitusi perubahan ke-5. Hal ini disampaikan LaNyalla pengukuhan Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Profesor Mulyadi di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA), Sabtu (16/10/2021).

LaNyalla berharap UNUSA turut mendukung wacana amandemen. Apalagi, UNUSA memiliki hubungan kesejarahan dan hubungan emosional dengan organisasi Nahdlatul Ulama, yang berperan sangat penting dalam ikut melahirkan bangsa ini. 

Baca Juga

Polda Jabar Tetapkan 1 Debt Collector Pinjol Ilegal Tersangka, 79 Pegawai Dipulangkan

"Bahkan Nahdlatul Ulama telah menjadi ikon masyarakat madani atau civil society di masa penjajahan Belanda dan Jepang, melalui eksistensi pondok-pondok pesantren di seluruh Nusantara saat itu," kata LaNyalla.

Menurut LaNyalla, pondok pesantren terbukti dan teruji dalam sejarah sebagai problem solver bagi masyarakat. Memberi solusi dalam pendidikan, kesehatan, hingga solusi bagi masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Termasuk penjaga moral dan adab generasi bangsa. 

Baca Juga

Analisis Penyebab Gempa Bali Hari Ini, Dipicu Aktivitas Sesar Patahan Lokal

"Peran Resolusi Jihad yang dikeluarkan Rois Akbar NU saat itu, Mbah Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945, yang kemudian memicu lahirnya peristiwa 10 November 1945, yang kita kenal dengan Hari Pahlawan, jelas sangat berarti bagi bangsa ini," ucapnya.

LaNyalla menuturkan, penerus pejuang NU seperti di UNUSA, sudah sepantasnya memiliki suasana kebatinan yang sama, untuk masa depan bangsa dan negara ini. 

Baca Juga

Video Apresiasi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno Berikan 4 Jurus Jitu

"Pemahaman itu harus terus disampaikan kepada rakyat, khususnya entitas-entitas civil society selain ulama juga Raja-Raja Nusantara, agamawan, tokoh pergerakan, kaum terdidik, hingga tokoh-tokoh militer, sebagai pemilik saham atas lahirnya bangsa dan negara ini," ujarnya.

"Negara ini butuh perubahan besar. Perlu mengoreksi arah perjalanan bangsa. Artinya amandemen juga dibutuhkan oleh rakyat, selain suplemen dalam arti kebutuhan sehari-hari," kata LaNyalla lagi.

LaNyalla mengatakan, rencana Amandemen Konstitusi perubahan ke-5  yang sedang bergulir harus menjadi momentum kesadaran bersama sebagai negarawan, untuk memikirkan agar Indonesia dapat segera mewujudkan cita-citanya. Lebih penting lagi, Indonesia harus mampu menyiapkan diri dalam memasuki era Dis-rupsi di segala bidang dan perubahan global.

"Tanpa kedaulatan, kita hanya akan menjadi negara yang dikendalikan negara lain. Dipaksa tunduk kepada aturan-aturan global yang tidak adil yang akhirnya kekayaan negara ini akan dikuasai segelintir orang, baik itu bangsa kita sendiri maupun bangsa asing," ucapnya.

Menurut LaNyalla, hari ini arah perjalanan bangsa dan negara telah berubah jauh dari harapan para pendiri bangsa. Dulu, para pendiri bangsa mencita-citakan negara ini menjadi negara yang melindungi segenap tumpah darahnya, melindungi rakyatnya, dan negara berkewajiban mewujudkan cita-citanya, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. 

"Oleh karena itu, sistem perekonomian nasional dilandaskan kepada semangat gotong royong dengan menjadikan Koperasi sebagai falsafah, sekaligus Soko Guru Perekonomian Nasional" katanya. 

Menurunya, Amandemen Konstitusi 4 tahap justru semakin menyulitkan negara ini mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Mazhab Liberal Kapitalis memberi peluang seluas-luasnya kepada kekuatan modal dan kapital dari segelintir orang untuk mengontrol dan menguasai kekuasaan atau yang sering disebut dengan istilah Oligarki. 

"Oligarki beroperasi dalam kerangka kekuasaan yang menggurita secara sistemik. Padahal cita-cita para pendiri bangsa ini, sama sekali bukan itu," katanya.

Editor: Nani Suherni