Khofifah Minta Paslon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan selama Kampanye

Ihya Ulumuddin ยท Sabtu, 26 September 2020 - 21:00 WIB
Khofifah Minta Paslon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan selama Kampanye
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. (Foto: Istimewa)

SURABAYA, iNews.id - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengingatkan seluruh pasangan calon (paslon) kepala daerah peserta Pilkada Serentak 2020 untuk mematuhi protokol kesehatan selama musim kampanye. Pesan ini disampaikan untuk mengantisipasi klaster baru Covid-19.

"Protokol kesehatan sudah menjadi syarat wajib. Kapolri pun telah mengeluarkan maklumat terkait hal ini. Mohon untuk dipatuhi dan dilaksanakan selama kampanye mulai hari ini," kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Sabtu (26/9/2020).

Khofifah mengatakan, butuh komitmen penuh untuk mendisiplinkan protokol kesehatan selama musim kampanye. Sebab, berdasarkan peraturan KPU, sanksi yang diberikan terhadap calon kepala daerah yang melanggar hanya berupa sanksi administratif.

Menurut Khofifah, calon kepala daerah dapat memanfaatkan ruang-ruang virtual untuk berkampanye dan bertemu konstituen. Cara ini, kata Khofifah, dapat meminimalisasi konsentrasi massa pendukung calon sehingga dapat menekan laju penyebaran Covid-19.

"Jangan sampai timbul klaster pilkada. Jika disiplin protokol kesehatan dikesampingkan, saya khawatir kurva pandemi di Jatim akan naik," ujarnya.

Diketahui, kampanye Pilkada Serentak 2020 resmi dimulai hari ini, Sabtu (26/9/2020). Para peserta diberikan waktu berkampanye untuk meraih hati pemilihnya hingga 5 Desember 2020.

Total daerah di Indonesia yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Di Jatim, ada 19 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 dengan total jumlah pemilih mencapai kurang lebih 19,9 juta, setara dengan dua pertiga pemilih di Jatim.

Khofifah menambahkan, tidak ada pilihan lain selain benar-benar menaati protokol kesehatan selama kampanye pilkada. Aturan ini berlaku bagi seluruh calon kepala daerah, partai politik, tokoh masyarakat, pendukung, simpatisan, dan pemilih.


Editor : Ihya Ulumuddin