Kewajiban Tes Urine Calon Pengantin di Jatim Dinilai Langgar Privasi

Ihya Ulumuddin ยท Rabu, 17 Juli 2019 - 17:05 WIB
Kewajiban Tes Urine Calon Pengantin di Jatim Dinilai Langgar Privasi
Plt Kepala Kanwil Kemenag Jatim Moch Amin Mahfud bersama Kepala BNN Jatim Brigjen Bambang Priyambada saat MoU, Jumat (12/7/2019). (Foto: iNews/Pramono Putra)

SURABAYA, iNews.id – Rencana pemberlakuan tes urine sebagai syarat nikah menuai protes. Aturan baru dari Kantor Wilayah Kementrian Agama (Kanwil Kemenag) Jatim ini dinilai melanggar privasi seseorang, terutama bagi kedua calon mempelai.

“Kebijakan tes urine bagi calon pengantin ini tidak tepat. Sebab, negara sudah masuk ke ranah privat. Menikah dan memiliki keturunan adalah hak asasi manusia yang tidak bisa diganggu dengan kebijakan apa pun,” kata aktivis Orbit (Our Right To Be Independent), Rudy Wedhasmara, Rabu (17/7/2019).

Rudy mengatakan, menikah bukan semata menyatukan orang per orang. Tetapi menyatukan keluarga, karena itu ada hal-hal tertentu yang harus dilindungi. “Nah, kalau misalnya salah satu keluarga tahu calon pengantin itu positif narkoba, kan bisa buyar,” katanya.

Pria yang kerap mendampingi terdakwa kasus narkoba ini menambahkan, kebijakan ini perlu dipertimbangkan ulang mengingat dampak sosial yang ditimbulkan. Sebab bisa jadi, lembaga lain akan melakukan hal serupa. Misalnya, ketika hendak masuk sekolah harus tes urine. Lalu ketika hendak masuk kerja juga harus tes urine.

“Artinya, kebijakan tes urine ini akan menghambat warga negara untuk memenuhi hak dasarnya. Baik untuk mendapat akses pendidikan maupun akses pekerjaan. Maka, saya kira kebijakan tes urine bagi calon pengantin perlu dikaji secara lebih mendalam,” katanya.

Rudy menilai, perlu keterlibatan banyak pihak sebelum kebijakan itu dikeluarkan. Terutama pihak masyarakat harus dilibatkan. Misalnya menggandeng ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Harus ada konsultasi terlebih dulu pada pihak-pihak terkait. Ini cara untuk menjelaskan mengenai kebijakan itu (tes urine bagi calon pengantin). “Di samping itu, bagaimana soal anggarannya, pelaksanaan teknisnya dan lain-lain,” ujarnya.

Diketahui, Kanwil Kemenag Jatim bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Jawa Timur membuat syarat baru bagi calon pengantin. Sebelum menikah, kedua mempelai harus melakukan tes urin. Mereka juga harus menyertakan hasil uji laboratorium untuk memastikan bebas narkoba.

Plt Kepala Kanwil Kemenag Jatim, Moch Amin Mahfud mengatakan, kebijakan tes urine bagi calon pengantin ini akan diterapkan mulai Agustus 2019. Calon pengantin yang positif narkoba akan direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi.  

“Seandinya positif, pernikahan tidak dibatalkan. Tetapi mereka akan mendapat pengobatan. Kami obati, gratis. Ketahuan lebih awal kan lebih bagus, sehingga pernikahan rumah tangga itu menjadi sehat,” katanya.


Editor : Kastolani Marzuki