Kesal Serapan Minim, Wabup Blitar Rahmat Santoso Minta Kabag BPL Dimutasi Jadi Kepala PAUD 

BLITAR, iNews.id - Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso kesal atas minimnya serapan anggaran pembangunan tahun 2023. Saking kesalnya, dia meminta Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Iwan Dwi Winarto dicopot. 

"Saya akan usulkan ke bupati, agar dimutasi menjadi kepala SD atau PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)," katanya, Sabtu (12/8/2023).  

Baca Juga

Dikecam China, Wapres Taiwan William Lai Tetap Berangkat Kunker ke AS

Ancaman itu disampaikan Rahmat karena dia menduga ada yang tidak beres dalam proses pengadaan barang dan saja. Imbasnya, proyek tidak berjalan sesuai jadwal dan serapan anggaran menjadi minim. 

Rahmat mengaku mendapat banyak laporan atas buruknya proses pengadaan barang dan jasa di Pemkab Blitar, salah satunya pejabat yang meminta sejumlah uang kepada rekanan peserta lelang. Dia mencontohkan, untuk proyek senilai Rp12 miliar, oknum pejabat meminta jatah hingga Rp300 juta. 

Baca Juga

KPK Ungkap Buronan Kasus e-KTP Paulus Tannos Kantongi Paspor Negara Afrika

"Itu sudah berapa persen. Saya punya bukti dan siap jika nanti jadi saksi," katanya. 

Lebih parah lagi, proyek yang dimainkan tidak bersumber dari APBD melainkan dukungan anggaran dari pusat. Padahal, selama ini dia bersama Bupati Blitar Rini Syarifah sudah berjuang keras mendapatkan tambahan anggaran dari pusat untuk pembangunan.

Baca Juga

Menko PMK Geram Ada Pejabat Tutupi Bencana Kelaparan di Papua: Katanya Diare, Ya Diare karena Lapar

"Akibat ada permainan, maka otomatis berdampak pada kualitas pembangunan. Sebab, anggaran yang seharusnya digunakan untuk kegiatan pembangunan justru dialokasikan untuk kepentingan lain," tuturnya.

Karena itu, Rahmat meminta Kabag BPL Iwan Dwi Winarto dicopot dari jabatannya. Dia berencana mengusulkan kepada bupati agar yang bersangkutan dipindahtugaskan ke urusan yang lain, agar proses pembangunan di Kabupaten Blitar sesuai yang direncanakan. 

"Mbok sampek Lebaran kuda, kalau kepala Bagian Layanan Pengadaan tidak diganti, pembangunan di Kabupaten Blitar pasti buruk," katanya. 

Rahmat menduga aksi minta jatah kepada rekanan ini juga dalam rangka kepentingan pengisian kekosongan jabatan. Sebab, yang bersangkutan kini ikut menjadi salah satu peserta seleksi dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Blitar.

"Kalau nanti ternyata Pak Iwan itu lolos dan menjadi pejabat eselon II b, berarti rumor jual beli jabatan itu benar adanya," katanya. 

Dikonfirmasi atas tudingan itu, Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, Iwan Dwi Winarto membantah. "Saya enggak pernah menerima apa pun dari rekanan, apalagi meminta," katanya.

Soal lambatnya proses pembangunan, menurut Iwan karena ada regulasi terkait penggunaan produk dalam negeri. Akibatnya, pelaksanaan pembangunan sedikit molor karena ada penyesuaian Rencana Anggaran Biaya (RAB). "Itu karena teknis, harus memasukkan TKDM (Tingkat Komponen Dalam Negeri)," katanya. 

Editor: Ihya Ulumuddin