Keputusan Pemerintah Indonesia Tolak Kepulangan Eks ISIS Tuai Pro Kontra

Bambang Sugiarto ยท Jumat, 14 Februari 2020 - 21:00 WIB
Keputusan Pemerintah Indonesia Tolak Kepulangan Eks ISIS Tuai Pro Kontra
Bendera ISIS. (Foto: Istimewa)

JEMBER, iNews.id - Keputusan pemerintah Indonesia menolak kepulangan mantan ISIS mendapat reaksi beragam. Pro dan kontra muncul mulai dari anggota DPRD Jember hingga ulama.

Anggota DPRD Jember, Alfian Andri Wijaya menilai, pemerintah hendaknya mengacu pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 dan 4. Negara harus hadir melindungi seluruh warganya.

“Di Syria atau Irak ada korban seperti istri atau anak dari orang tua yang memiliki pemahaman radikal dan ikut ISIS, mereka sejatinya korban dan tidak tahu menahu tentang kegiatan orang tuanya,” katanya, Kamis (13/2/2020).

Menurut politisi Partai Gerindra ini, anak istri ini yang harus mendapat perlindungan dan diperbolehkan pulang ke Indonesia.

Lain Alfian, lain pula yang dilontarkan anggota DPRD Jember lain, Agusta Jaka Purwana. Anggota Partai Demokrat ini justru mengapresiasi pemerintah yang dengan tegas menolak mantan ISIS yang akan pulang ke Indonesia.

“Mereka sudah melecehkan NKRI dengan membakar paspor, berarti juga tegas keluar dari NKRI,” katanya.

Sementara itu, PCNU Jember, Ahmad Kholili, mengaku pemerintah seharusnya memberi sangsi tegas justru pada kombatannya atau orang yang terlibat ISIS. Sementara bagi istri atau anak-anaknya, tidak perlu untuk tetap tinggal di luar negeri.

“Mereka lebih baik dipulangkan dengan syarat harus direhabilitasi melalui deradikalisi di pesantren, agar pemikiran yang ekstrim akan kehidupan keagamaan berubah dan kembali mencintai NKRI," katanya.


Editor : Umaya Khusniah