Kasus Suap Tulungagung, Kantor Dishub Jatim dan Rumah Mantan Sekda Digeledah KPK

· Rabu, 07 Agustus 2019 - 21:42 WIB
Kasus Suap Tulungagung, Kantor Dishub Jatim dan Rumah Mantan Sekda Digeledah KPK
epala Bagian Pemberitaan KPK, Yuyuk Andriati Iskak memberikan keterangan pers terkait penggeledahan sejumlah lokasi di Jatim di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (7/8/2019). (Foto: iNews.id/Ilma De Sabrini)

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah tempat di Jawa Timur terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Tulungagung tahun anggaran (TA) 2018.

Tim lembaga antirasuah itu pertama menggeledah kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jatim. Setelah itu, petugas KPK menggeledah rumah kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan rumah mantan Sekda Provinsi Jatim

"Penggeledahan dilakukan di tiga tempat yaitu Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, rumah kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, rumah mantan Sekda Provinsi Jatim. Sampai saat ini penggeledahan masih berlangsung," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Yuyuk Andriati Iskak di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (7/8/2019).

Dia menjelaskan, penggeledahan tersebut terkait dengan kasus suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2018.

"Penggeledahan untuk tersangka SPR (Supryono) tindak pidana korupsi suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2018," ungkapnya.

Dalam perkara itu, KPK menetapkan Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014-2019, Supriyono sebagai tersangka kasus korupsi pembahasan dan pengesahan APBD Kabupaten Tulungagung.

Dalam konstruksi perkara, KPK menduga Supriyono menerima uang RpRp4.880.000.000 dari mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo. Uang itu diduga KPK sebagai syarat untuk pengesahan APBD dan atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung TA 2015-2018. 

Atas perbuatannya Supriyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pldana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 


Editor : Kastolani Marzuki