Elemen Mahasiswa Cipayung Plus Minta Kegaduhan Cebong-Kampret Diakhiri

SURABAYA, iNews.id – Elemen mahasiswa kelompok Cipayung Plus di Jawa Timur (Jatim) menyerukan agar kegaduhan Cebong dan Kampret diakhir. Para elite politik didesak untuk meredam suasana pasca-Pemilu 2019 dan jangan lagi saling mengklaim kemenangan hingga menunggu penetapan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kelompok Cipayung Plus di Jatim ini diwakili para pengurus dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) diwakili Yogi Pratama, Rijwl Rachman dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Nabrisi Rohid dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ridwan dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Wayan dari Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), dan Aldo dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI).

Baca Juga

Real Count KPU Serupa dengan Quick Count, TKN Yakin Prabowo Rasional

Menurut para elemen mahsiswa ini, masih banyak urusan negara yang lebih penting daripada sekadar perdebatan kalah dan menang dalam Pemilu 2019. Saat ini yang paling penting, persatuan dan kesatuan bangsa.

“Sudahlah, kita stop urusan cebong dan kampret. Karena di negara ini tidak hanya ada dua kelompok itu. Masih banyak masyarakat yang menginginkan pembangunan Indonesia berjalan,” kata Ketua PKC PMII Jatim Abdul Ghoni mewakili tujuh ormas mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus di Surabaya, Selasa (30/5/19) malam.

Baca Juga

BPN Akan Laporkan Ribuan Kesalahan Input Data Suara di Situng KPU

Kondisi ini membuat suasana di tingkat akar rumput tidak nyaman. Antartetangga dan teman terjarak hanya karena cap cebong dan kampret. Kondisi ini diperparah dengan narasi gerakan people power dan menimbulkan keprihatinan tersendiri.

Karena itu, kelompok mahasiswa Cipayung Plus meminta sejumlah pihak menghentikan narasi menyalahkan penyelenggara Pemilu 2019. Selama ini negara dianggap tidak mampu, padahal sudah menjalankan sebagaimana mestinya.

“Mereka menggiring opini di media seakan KPU, Bawaslu, dan semua elemennya dianggap tidak profesional dan dianggap melakukan kejahatan struktural,” katanya.

Cipayung Plus mengimbau semua elemen masyarakat dan mahasiswa untuk saling menjaga kondusivitas negara. Salah satunya dengan menunggu hasil ketetapan KPU sampai tanggal 22 Mei 2019.

Pada kesempatan itu, Cipayung Plus juga menyampaikan rasa dukacita atas gugurnya para penyelenggara Pemilu 2019 akibat kelelahan saat mengawal proses demokrasi. “Turut berbelasungkawa atas para panitia pemilu dalam tugasnya mengawal demokrasi,” kata Abdul Ghoni.

Atas hal ini pula, Cipayung plus meminta pemerintah meninjau ulang Undang-Undang Pemilu. Salah satunya untuk proses penghitungan surat suara yang diharuskan selesai dalam sehari. “Karena menggunakan tenaga manusia tidak bisa diforsir dalam sehari dan ini sudah terbukti,” katanya.

Apalagi pada Pemilu 2024, ada potensi tujuh surat suara yang harus dicoblos. Hal ini dipastikan akan membutuhkan waktu perhitungan yang lebih lama dibanding Pemilu periode 2019. “Tentunya banyak yang perlu direvisi di Undang-Undang Pemilu,” ujarnya.

Editor: Maria Christina