Eksekusi Belasan Rumah di Proyek Waduk Bendo Diprotes Warga

Ahmad Subekhi ยท Kamis, 01 Maret 2018 - 16:43 WIB
Eksekusi Belasan Rumah di Proyek Waduk Bendo Diprotes Warga
Eksekusi rumah yang warga yang terdampak pembangunan Waduk Bendo, di Ponorogo Jawa Timur, Kamis (1/3/3018) pagi. (Foto: iNews/Akhmad Subekhi)

PONOROGO, iNews.id - Suasana mencekam mewarnai eksekusi 16 rumah warga yang terdampak pembangunan Waduk Bendo, di Ponorogo Jawa Timur. Sejak pukul 03.00 dini hari, sekitar 400 personil dikerahkan, untuk mengamankan lokasi. Saat eksekusi, seluruh pemilik rumah tidak diperbolehkan melihat proses eksekusi. Aksi ini diprotes warga, karena mereka belum mendapat ganti rugi sama sekali atas proyek tersebut.

Eksekusi rumah dan bangunan ini terjadi di kawasan proyek Waduk Bendo, di Desa Ngindeng, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo. Sebanyak 16 rumah warga, yang berada di titik nol waduk, dihancurkan dengan alat berat. Tak ada perlawanan sama sekali, sebab seluruh pemilik rumah, tidak diijinkan masuk ke lokasi.

Proses eksekusi berlangsung mencekam. Sejak pukul 03.00 dini hari, sekitar 400 personil dari TNI, Polri dan Polisi Pamong Praja, sudah berada di lokasi. Saat pagi hari, alat berat langsung bekerja meratakan bangunan. Sejumlah warga yang berhasil masuk ke lokasi melalui jalan tikus, diusir aparat. Padahal, warga nekat masuk untuk menyelamatkan barang berharga, milik mereka sendiri.

Dengan mudah, sebanyak 16 bangunan rata dengan tanah, selama kurang lebih tiga jam. Puing bangunan, diserahkan ke rumah warga yang sudah menempati lokasi relokasi. Proses eksekusi ini diprotes warga. Sebab mereka berusaha untuk menyelamatkan barang, namun tetap tidak diizinkan.

“Tidak tahu, tidak boleh masuk. Kami ini hanya minta hak-hak kami, tentang ganti rugi, sertifikat tanah dan semuanya. Kalo seperti ini, sekalian kami dibunuh saja,” ujar Benowo, salah seorang warga yang rumahnya ikut dieksekusi.

Eksekusi ini dilakukan di kawasan waduk bendo, oleh Pemkab Ponorogo. Proyek waduk ini, menyisakan masalah. Saat proyek sudah mulai dikerjakan, warga belum mendapat ganti rugi sama sekali. Oleh pemerintah, warga diberi rumah pengganti atau direlokasi. Namun rumah tersebut tidak ada Sertifikat Hak Milik atau SHM.

Merasa dibohongi, warga tak mau pindah dan memilih bertahan di rumahnya. Warga menuntut agar, diberi kejelasan mengenai ganti rugi tanah, sawah dan pekarangan yang terkena proyek. Selama tidak ada kejelasan, warga tidak mau menempati lokasi relokasi.

Puncaknya, Pemerintah Kabupaten Ponorogo melakukan ekseskusi paksa atas bangunan warga. Warga pun pasrah dan kini menempati rumah relokasi.


Editor : Himas Puspito Putra