Dana Desa Tahap I Rp3,06 Triliun Cair, Khofifah Minta Kades Fokus Turunkan Kemiskinan

Ihya Ulumuddin ยท Selasa, 25 Februari 2020 - 23:01 WIB
Dana Desa Tahap I Rp3,06 Triliun Cair, Khofifah Minta Kades Fokus Turunkan Kemiskinan
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berbincang dengan para kepala desa se-Jatim di sela kegiatan Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa di tahun 2020 di Jatim Expo, Selasa (25/2/2020). (Foto: iNews.id/Pemprov Jatim)

SURABAYA, iNews.id – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa meminta 7.724 kepala desa di provinsi itu menggunakan dana desa untuk program-program yang bisa menurunkan kemiskinan. Hal ini disampaikan saat Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa di tahun 2020 di Jatim Expo, Selasa (25/2/2020).

Untuk itu, dia menginginkan pada tahap satu ini ada percepatan penyaluran dana desa senilai Rp3,061 trilliun. Jumlah itu 40 persen dari total dana desa Rp7,654 trilliun. Dana yang dialokasikan untuk 7.724 desa di Jatim itu menjadi salah satu cara supaya daya tahan ekonomi Jatim, khususnya perdesaan tetap kuat.

“Salah satu cara supaya daya tahan ekonomi Jatim khususnya perdesaan tetap kuat serta daya beli masyarakat kita bisa terjaga, kita berharap ada percepatan pencairan dana desa tahap 1,” kata Khofifah dalam pertemuan yang juga dihadiri para camat hingga kepala daerah se-Jatim.

Khofifah menegaskan prioritas penggunaan dana desa untuk padat karya tunai. Para kepala desa tetap harus memegang asas prioritas untuk memberikan upah uang tunai pada masyarakat yang terlibat dalam pembangunan desa.

Di sisi lain, Khofifah menyebutkan di Jatim masih ada 1.207 desa tertinggal. Seluruhnya diharapkan bisa dientaskan di tahun 2020 sehingga di akhir tahun tidak ada lagi desa tertinggal di Jatim.

Selain itu, ada dua desa sangat tertinggal di Jatim. Satu karena dampak lumpur Lapindo di Sidoarjo, dan satu lagi ada di Bondowoso karena memang dari sisi keterjangkauan sulit akses.

“Nah dua desa ini yang harus bersinergi dengan desa-desa terdekatnya supaya tidak lagi menjadi desa sangat tertinggal. Sebaliknya, kita ingin meningkatkan status desa tersebut menjadi desa yang maju dan mandiri,” kata Khofifah.

Selain itu, Pemprov juga sudah membuat surat edaran gubernur agar dana desa dipakai untuk program yang bisa menurunkan kemiskinan di perdesaan. Terutama karena secara nasional maupun secara regional Jatim, kemiskinan di perdesaan memang hampir dua kali lipat dari kemiskinan di perkotaan.

“Survei bulan September yang dilakukan BPS menunjukkan kemiskinan di perdesaan di Jatim masih 14,16 persen. Sementara kemiskinan di perkotaan 6,77 persen. Jadi rata-rata kemiskinan Jatim masih 10,20 persen,” kata Khofifah.

Dia berharap ketimpangan kota dan desa yang berdampak pada kemiskinan di desa juga menjadi perhatian dan fokus seluruh kepala desa yang akan menggunakan dana desa tahap pertama ini.


Editor : Maria Christina