Carut Marut Penyaluran Bansos di Jombang, Data Kemensos Tidak Update

JOMBANG, iNews.id – Penyaluran bantuan sosial (bansos) di masa pandemi Covid-19 banyak yang kacau dan tidak tepat sasaran. Seperti yang terjadi di Jombang, Jawa Timur (Jatim), perangkat desa, pegawai negeri sipil (PNS) hingga pegawai bank justru terdaftar sebagai penerima bansos.

Akibatnya, banyak kepala desa di Jombang geram dan marah karena merasa diadu oleh Kementerian Sosial dengan warga. Saat data warga yang berhak menerima bansos keluar, mereka yang merasa lebih berhak namun tak terdaftar akan marah kepada perangkat desa.

Baca Juga

Akui Data Penerima Bansos Belum Sempurna, Jokowi Minta Warga Aktif Lapor

Seperti yang terjadi di Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Menurut Kepala Desa Kepatihan, Erwin Pribadi, data yang dikeluarkan Kementerian Sosial sudah sangat tidak update. Padahal data harusnya bersifat dinamis.

“Contohnya, dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), ada dua nama perangkat desa yang tercantum, meski belum menerima bantuan,” katanya, Kamis (14/5/2020).

Baca Juga

Warga Keluhkan Bansos Beras dari Pemda Karawang Bau dan Berkutu

Sebagai solusi awal, Erwin meminta kedua perangkat desa tersebut untuk membuat surat pernyataan tidak akan menerima bantuan tersebut. Dia menduga, saat Kementerian Sosial melakukan pendataan, kedua warga tersebut belum menjadi staf desa.

“Itu terjadi kira-kira tahun 2012, karena mereka berdua dilantik jadi perangkat desa tahun 2013 akhir. Artinya, data dari Kementerian Sosial ini sangat tidak update,” katanya.

Selain kedua perangkat desa tersebut, masih ada janda PNS yang terdaftar sebagai penerima bansos. Selain itu masih ada pegawai BUMN juga turut terdaftar.

Erwin menilai, masalah ini bermula dari adanya rasa tidak percaya Kementerian Sosial kepada desa. Menurutnya, data yang berasal dari desa, cukup dilegalkan atau disahkan oleh Kementerian Sosial.

“Dampak buruk di kemudian hari, kami perangkat desa yang menanggung resiko jika nama dan alamat penerima bansos tidak sesuai fakta. Kami merasa dibenturkan dengan masyarakat sementara Kementerian Sosial mengklaim data tersebut update,” katanya.

Erwin merasa sudah berkali-kali mengirim data terbaru penerima bansos ke Kementerian Sosial tapi dikembalikan. Ujung-ujungnya, data lama yang dipakai acuan pemberian bantuan.

Dia berharap, untuk penyaluran bantuan sosial bulan depan, Kementerian Sosial menggunakan data yang lebih update, sehingga perangkat desa tidak menjadi sasaran kemarahan warga.

Editor: Umaya Khusniah