BLT Subsidi Gaji 2021 Disetop, Netizen Tanya Jokowi: Kenapa Tak Dilanjutkan Pak?

MEDAN, iNews.id - Keputusan pemerintah tidak melanjutkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi gaji atau dana bantuan subsidi upah (BSU) tahun 2021 menimbulkan tanda tanya. Bahkan, netizen mempertanyakan alasan pemerintah menghentikan program yang dinilai cukup membantu di tengah pandemi Covid-19 itu.

Netizen mempertanyakan hal itu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat akun media sosial Twitter.

Baca Juga

Viral, Emak-Emak di Probolinggo Piawai Curi Pakaian di Pasar

"Assalamu'alaikum pak,,, kenapa subsidi gaji karyawan tidak dilanjutkan pak ,,,sehat selalu nggih pak," kata Ernawati lewat akun @Ernawat99756110, dikutip iNews.id, Senin (1/2/2021).

Ada pula netizen yang menyampaikan kekecewaannya karena subsidi gaji tidak lagi diteruskan tahun ini. "BLT subsidi gaji ngk jadi cair adalah definisi sakit tapi tidak berdarah," kata heydé lewat akun Twitter @boutddtweet.

Baca Juga

Gubernur Khofifah Minta Vaksinasi Covid-19 Kota Mojokerto Dipercepat 

Kejelasan soal subsidi gaji ini juga sudah banyak dipertanyakan netizen. Salah satunya Nuraafiyah Rastika lewat akun @Nrastikaw·
"Menunggu kabar blt alias subsidi gaji lg neh pemerintah ga niat nurunin lg," cuitnya.

Netizen lain juga menanyakan kepada Kemnaker dan Menaker Ida Fauziyah. "Mohon kejelasan ibu......bsu saya dari terminal I sampai yang sudah di salurkan belum saya terima.....keluhan sudah di sampaikan ke website resmi kemnaker dan nomor wa yang tercantum tapi tidak ada jawaban untuk kami kami yang belum mendapat kan bantuan blt subsidi gaji.....," kata irna wulandari, pemilik akun @irnawul83724305.

Baca Juga

Harlah Ke-95 NU, PGI: Kita Utang Besar kepada NU Jaga Indonesia sebagai Rumah Bersama

Diketahui, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan tahun ini, BSU tidak dilanjutkan tahun ini karena tidak dialokasikan dalam APBN 2021.

"Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya," ujar Menaker sat di di Kota Medan, Sabtu (30/1/2021).

Menaker menyampaikan hal itu menjawab pertanyaan wartawan usai dia menyaksikan penandatanganan MoU antara Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan Ditjen Binalattas dengan mitra, asosiasi/industri di BBPLK Medan.

Untuk membantu pekerja di luar pemberian BSU seperti yang dilakukan di tahun 2020, pemerintah sudah dan terus melakukan berbagai program. Kemnaker sebagai salah satu Kementerian yang memiliki peran sentral dalam mempersiapkan SDM unggul.

Kemnaker misalnya selalu berusaha untuk menjalin sinergi dan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Sinergi dan kolaborasi dengan DUDI misalnya terutama dalam proses pengambilan kebijakan di bidang pelatihan vokasi.

"Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK Medan dengan para mitra seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia)," katanya.

Kerja sama dalam hal pelatihan dan peningkatan kompetensi serta pemagangan dan penempatan kerja bagi calon pekerja dan pekerja.

"Kerja sama ini merupakan langkah yang sangat baik. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan dengan adanya bantuan untuk meningkatkan kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan," katanya.

Keuntungan lain, kata dia, perusahaan juga akan mendapatkan peningkatan produktivitas sebagai hasil dari peningkatan kompetensi.

"Bagi pemerintah hal itu merupakan salah satu langkah untuk dapat membantu mengatasi permasalahan pengangguran melalui terserapnya tenaga kerja kompeten," katanya.

Menaker menegaskan, dalam jangka waktu yang panjang, bentuk kolaborasi seperti itu akan menghasilkan "multiplier effect" yang akan berdampak positif. Dampaknya baik bagi tenaga kerja, perusahaan dan termasuk pemerintah khususnya dalam menekan angka pengangguran yang meningkat akibat pandemi Covid-19.

Editor: Maria Christina