Berkas Dilimpahkan, Eks Kepala Bappeda Jatim Segera Diadili Kasus Dugaan Suap Banprov

JAKARTA, iNews.id - Mantan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur (Jatim) Budi Setiawan segera diadili atas kasus dugaan suap pengesahan APBD dan banprov di Pemkab Tulungagung. Berkas penyidikan dan surat dakwaan telah dilimpahkan KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu (4/1/2023).

"Kasatgas Penuntutan Helmi Syarif, Rabu (4/1/2023) telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan terdakwa Budi Setiawan ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Kamis (5/1/2023).

Baca Juga

Rugikan Negara Rp4,1 Miliar, Tersangka Penggelapan Pajak di Jambi Segera Diadili

Dia mengatakan penahanan Budi telah beralih menjadi tahanan dari pengadilan tipikor. Meski begitu, Budi masih ditahan di Rutan KPK.

"Tim jaksa masih menunggu diterbitkannya penetapan hari sidang dengan agenda pertama pembacaan surat dakwaan," ujar Ali.

Baca Juga

Dilimpahkan ke Jaksa, 5 Tersangka Tragedi Kanjuruhan Segera Diadili

Adapun Budi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK setelah dilakukan serangkaian penyelidikan berdasarkan fakta hukum persidangan perkara mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan kawan-kawan serta perkara Direktur PT Kediri Putra Tigor Prakasa.

Dalam konstruksi perkara, KPK menduga Budi yang saat itu menjabat Kepala BPKAD Provinsi Jatim sepakat akan memberikan bantuan keuangan Provinsi Jatim kepada Kabupaten Tulungagung. Fee ditetapkan antara 7-8 persen dari total anggaran yang diberikan.

Baca Juga

Berkas Perkara Kebakaran KM Cantika Express 77 Dilimpahkan, Kapten Kapal Segera Diadili

Selanjutnya pada 2015, Kabupaten Tulungagung mendapatkan bantuan keuangan Provinsi Jatim sebesar Rp79,1 miliar.

Atas alokasi bantuan keuangan Provinsi Jatim yang diberikan kepada Kabupaten Tulungagung, maka Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung memberikan fee kepada Budi sebesar Rp3,5 miliar.

Baca Juga

5 Prajurit TNI Tersangka Kasus Dugaan Mutilasi Warga Papua Diadili Pekan Depan

Kemudian pada 2017, Budi diangkat menjadi Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, sehingga kewenangan pembagian bantuan keuangan menjadi kewenangan mutlak Budi.

Pada 2017, Sutrisno atas izin Syahri Mulyo juga diminta untuk mencarikan anggaran bantuan keuangan di Provinsi Jatim, sehingga Sustrisno juga menemui Budi untuk meminta alokasi anggaran bagi Kabupaten Tulungagung. 

Baca Juga

10 Satpam RS Kariadi Diadili di PN Semarang atas Kasus Penganiayaan Tewaskan Terduga Pencuri

Pada anggaran perubahan 2017, Kabupaten Tulungagung mendapatkan alokasi bantuan keuangan sebesar Rp30,4 miliar, dan 2018 sebesar Rp29,2 miliar.

KPK menduga sebagai komitmen atas alokasi bantuan keuangan yang diberikan kepada Kabupaten Tulungagung, maka pada 2017 dan 2018, Syahri Mulyo melalui Sutrisno memberikan fee sebesar Rp6,75 miliar kepada Budi.

Atas perbuatannya, Budi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Rizky Agustian