Bendahara Desa di Sampang Jadi Tersangka Korupsi BLT DD Rp260 Juta, Warga Tak Terima

SAMPANG, iNews.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang, menetapkan bendahara Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal berinisial S sebagai tersangka dugaan korupsi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) tahun 2020 senilai Rp260 juta. Kendati demikian tersangka tidak ditahan atas pertimbangan keamanan. 

Sebab, saat pemeriksaan berlangsung, ratusan warga pendukung S mendatangi Kantor Kejari Sampang. 

Baca Juga

Mantan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko Meninggal Dunia, Ini Biografinya  

"Kami menjaga kekondusifan. Kita tahu, sekarang saja baru ditetapkan tersangka banyak warga yang ramai datang ke kantor kejaksaan. Tunggu nanti pemeriksaan lagi," kata Kasi Intel Kejari Sampang Achmad Wahyudi, Rabu (29/11/2023). 

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sampang Satrio menjelaskan, sebelum penetapan tersangka, penyidik telah memanggil dua orang saksi, yakni Kades Gunung Rancak MJ dan Bendahara Desa S.

Baca Juga

177 Lurah di Kota Semarang Dapat Inventaris Motor Baru, Anggaran Pengadaan Rp8 Miliar

Namun pada pemanggilan itu hanya dihadiri S. Sedangkan MJ berhalangan hadir dengan alasan sakit. "Soal penetapan tersangka lain nanti biarlah kami proses dulu. Kami update lagi nanti," ucapnya.

Selain itu, tim penyidik juga menyita uang sejumlah kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi BLT DD Gunung Rancak sebesar Rp260.200.000 yang sebelumnya diserahkan tersangka S.

Baca Juga

Kasus Korupsi Proyek Fiktif Rp20 Miliar di Makassar, Oknum Pengacara Dijebloskan ke Penjara 

"Uang itu diserahkan kepada tim penyidik oleh tersangka S bersama dengan saksi Muhammad Juhar," katanya. 

Atas perbuatannya, S dijerat Pasal 2 Ayat 1 Juncto Pasal 3 Juncto Pasal 8 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, sejak Rabu pagi, ratusan warga Desa Gunung Rancak yang merupakan simpatisan kades dan bendahara mendatangi kantor Kejari Sampang. Mereka tidak terima dengan penetapan tersangka kepada perangkat desa setelah diperiksa penyidik sebagai saksi.

"Seharusnya penetapan tersangka lebih layak disangkakan kepada pihak bank penyalur. Hapus nama kepala desa dan bendahara dari perkara ini. Kepala Desa kami bersih, itu hanya politik desa," teriak Ahmad, salah seorang di Kantor Kejari Sampang. 

Editor: Ihya Ulumuddin