Bawaslu Surabaya Telusuri Pose 2 Jari Emil Dardak Bersama Machfud-Mujiaman

Ihya Ulumuddin ยท Selasa, 29 September 2020 - 15:40:00 WIB
Bawaslu Surabaya Telusuri Pose 2 Jari Emil Dardak Bersama Machfud-Mujiaman
Pose Emil dengan salam 2 jari yang beredar di media sosial (istimewa)

SURABAYA, iNews.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya menelusuri dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 oleh Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Emil Elestianto Dardak. Upaya ini dilakukan menyusul foto Emil dengan pose dua jari bersama Pasangan Calon (Paslon) Machfud Arifin-Mujiman.

Kasus ini bermula dari laporan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) atas unggahan foto di akun Instagram @cak.machfudarifin pada Minggu (27/9/2020). Pada unggahan tersebut Paslon Machfud Arifin-Mujiaman berfoto dengan Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak.

Selain pose dua jari, unggahan tersebut juga mencantumkan caption berisi ajakan. “Mas Emil Wagub Jatim sudah salam dua jari dulur. Awakmu kapan dulur? Ayo bersama-sama membangun Surabaya. Kerja bersama dan kerja sama adalah kunci kemajuan Surabaya. Termasuk sinergi dengan Pemprov Jatim," caption foto dalam Instagram tersebut.

Ketua Bawaslu Surabaya, Muhammad Agil Akbar membenarkan laporan tersebut. Dasar laporan dari Panwascam yakni unggahan pose Emil mengacungkan dua jari. Pose tersebut diduga mengampanyekan Machfud-Mujiaman.

"Memang (ada laporan), karena yang bersangkutan wakil gubernur, apakah kampanye atau datang aja kita butuh keterangan lebih lanjut. Sekarang kami masih dalami,” ujarnya, Selasa (29/9/2020).

Agil mengatakan, Emil Dardak saat ini memang menjabat sebagai Plt Ketua DPD Partai Demokrat Jatim. Partai Demokrat juga merupakan partai pengusung Machfud-Mujiaman. Namun, ketika datang di acara pasangan calon, tetap harus menyertakan keterangan, sedang bebas tugas atau cuti sebagai wakil gubernur Jatim.

“Di Surabaya belum ada yang mengajukan cuti izin ikut kampanye. Dari Jatim juga kemarin minta info dari Pak Aang (Komisioner Bawaslu Jatim) juga gak ada. (Laporan soal Emil) masih kami telusuri,” katanya.

Agil mengakui, kehadiran Emil di acara yang dihadiri Machfud-Mujiaman masih mengundang perdebatan. Selain sebagai ketua partai, unggahan tersebut juga dilakukan pada hari Minggu, yakni hari libur kerja.

Agil menyebut di Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 memang pejabat boleh kampanye di hari libur tanpa harus cuti. Namun, pada UU Nomor 6 Tahun 2020, cuti kampanye hanya menjelaskan tentang aturan di luar tanggungan negara, bukan perihal hari liburnya.

“Kalau di PKPU belum diatur detail, beda sama Pilpres. Kalau Pilpres UU 7 Tahun 2017. Kalau Pilkada UU 6 Tahun 2020. Prinsipnya ada di pasal 70 bahwasannya jika kepala daerah harus cuti dapat ikut kampanye. Kami di bawaslu melihat cuti itu di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas di luar jabatannya,” katanya.

Apabila Emil terbukti belum izin cuti dan ikut kampanye, Agil menyebut akan ada sanksinya. Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 terkait ketentuan kepala daerah didefenisikan gubernur, bupati, wali kota termasuk wakilnya jika melakukan pelanggaran ada sanksi, termasuk pidana.

“Sangkaan pasal di undang-undan itu jelas, cuma masalah detail terbukti atau tidak masih penelusuran,” katanya.


Editor : Ihya Ulumuddin