Bawaslu Mojokerto Ajak Masyarakat Cegah Pelanggaran Pemilu 2024

MOJOKERTO, iNews.id - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto mengajak masyarakat dan stakeholder untuk ikut mendeteksi potensi pelanggaran Pmilu 2024. Ajakan itu disampaikan Bawaslu pada acara sosialisasi dan implementasi peraturan bawaslu dan non peraturan Bawaslu, Senin (14/11/2022) sore.

Acara yang dihadiri ketua KPU dan Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto ini mengupas berbagai hal terkait penyusunan indeks kerawanan Pemilu 2024.

Baca Juga

Mahasiswi Pemeran Video Porno Threesome bersama Kebaya Merah Ditangkap, Ini Identitasnya 

Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Aris Fahrudin Asy’at mengatakan kegiatan ini merupakan respons terhadap perintah Bawaslu pusat berkaitan perumusan sekaligus telaah beberapa titik kerawanan Pemilu 2024. "Tentunya kami tidak bisa merumuskan sendiri. Harus melibatkan stakeholder di antaranya kepolisian, pemda dan sekaligus rekan-rekan media," katanya. 

Kedua, lanjut Aris, pihaknya meminta bantuan stakeholder untuk ambil bagian dalam upaya meneropong situasi ataupun potensi apa yang bakal terjadi di Kabupaten Mojokerto. "Mata kami cuma dua, untuk itu kami butuh mata-mata lainnya untuk melakukan pengawasan pemilu," katanya. 

Baca Juga

Putra Mbah Moen Inginkan Khofifah Cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024, Ini Alasannya

Aris mengatakan, dalam menjalankan fungsi pengawasan akan tetap mengedepankan proses pencegahan. Harapannya, pelanggaran tidak terjadi dan pemilu berjalan secara demokratis. 

"Kesuksesan tugas kita tidak dinilai dengan banyaknya temuan atau laporan terkait pelanggaran pemilu tapi yang terpenting yakni proses identifikasi awal untuk mencegah terjadinya konflik," katanya.

Baca Juga

Anies Baswedan Temui Gibran di Solo, Bahas Apa?

Dia berharap, berbagai hal yang nanti berhasil dirumuskan dalam kegiatan ini bakal menjadi bekal awal untuk melakukan pengawasan ke depan. "Syukur-syukur ini jadi data akurat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan dalam tahapan pemilu 2024 nanti," katanya.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Mojokerto Afidatus Sholikhah mengatakan inti dari kegiatan sosialiasi ini untuk melakukan identifikasi kerawanan pemilu 2024, termasuk mendeskripsikan potensi kerawanannya di masing-masing wilayah. "Kerawanan ini adalah segala hal yang berpotensi mengganggu proses pemilihan umum yang demokratis," ucapnya.

Dia menambahkan, penyusunan indeks kerawanan pemilu 2024 tersebut bertujuan untuk melakukan 
pemetaan kerawanan, alat proyeksi dan deteksi dini serta sebagai basis untuk program pencegahan dan pengawasan. "Apalagi Kabupaten Mojokerto selalu menjadi berita nasional terkait kisruh pilkada, makanya butuh pemetaan," katanya.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto, Nugraha Budhi Sulistya mengingatkan ancaman polarisasi yang mengancam demokrasi dan tidak mencerdaskan masyarakat. "Misal dalam pilpres kemarin muncul sebutan kadrun dan kecebong. Ini adalah hal kecil yang tidak bisa diabaikan yang harus kita antisipasi bersama," ujarnya.

Selain itu, lanjut Nugraha, potensi masalah lainnya yakni pemberitaan hoaks, politik identitas, proses penyusunan DPT, golput, Covid-19, ideologi dan ketidaknpuasan kandidat pemilu.

Editor: Ihya Ulumuddin