Bawaslu Jatim Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA

SURABAYA, iNews.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur (Jatim) menggelar deklarasi menolak politik uang dan melawan politisasi SARA, Rabu (14/2/2018). Deklarasi yang diberi nama “Deklarasi Majapahit” itu untuk menjaga Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2018 berintegritas.

Sesuai namanya, acara yang dihadiri kedua pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jatim ini digelar di Hotel Majapahit Surabaya. Hotel legendaris ini dipilih karena menjadi tonggak perjuangan bangsa Indonesia kala melawan penjajah pada 1945 silam. Harapannya, Pilgub Jatim kali ini juga memiliki semangat sama, melawan segala bentuk ketidakadilan dan pelanggaran yang berujung pada perpecahan.

“Mudah-mudahan Deklarasi Majapahit ini juga punya semangat sama seperti saat arek-arek Suroboyo melawan penjajah dulu,” kata Ketua Bawaslu Jatim Mohammad Amin.

Amin menjelaskan, konsep pengawasan saat ini mengedepankan pencegahan. Dalam setiap proses tahapan pemilu, Bawaslu akan mengirim surat kepada setiap tim paslon. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kampanye sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melakukan pengawasan dan pencegahan, Bawaslu juga dibantu Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Jatim untuk menjaga agar tempat ibadah tidak digunakan sebagai tempat kampanye. “Mari kita kita ciptakan pilkada yang keren tanpa politik uang dan politisasi SARA,” katanya.

Gubernur Jatim Soekarwo juga menyampaikan hal sama. Didampingi Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar, Kapolda Jatim Irjen Pol Mahfud Arifin dan Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman dalam sambutan bersama, dia menegaskan Forkopimda Jatim mendukung penuh Pilkada Serentak tahun 2018 bebas dari politik uang dan politisasi SARA.

“Kami berempat di sini kompak ingin mengubah dari yang istilahnya antre uang menjadi anti uang. Tapi ini memang menjadi pekerjaan berat kami,” kata Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim.

Dia mengakui, mengubah sikap masyarakat dari antre uang menjadi anti uang termasuk pekerjaan sulit selama masih ada proses bertemunya orang dengan orang. Untuk itu, salah satu solusi ke depan mengubah proses pemilihan dengan menggunakan teknologi atau IT. “Dengan demikian, orang bisa memilih dari mana saja dan cukup dengan cara multiple choice,” ujarnya.

Peran aktif masyarakat dalam memberi masukan kepada Bawaslu terkait praktik politik uang juga sangat penting. Karena itu, sistem pelaporan pelanggaran kampanye bisa dipermudah menggunakan media sosial. Secara khusus, gubernur juga mengingatkan kepada dua paslon supaya menghindari betul politisasi SARA. “Hasil penelitian yang baru saja dirilis mengungkapkan bahwa siapa yang kampanye pakai SARA malah enggak laku dan tidak disenangi oleh masyarakat,” kata pejabat yang murah senyum ini.

Sementara Kapolda Jatim Irjen Pol Mahfud Arifin meminta kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) lebih bekerja keras untuk mewujudkan Pilkada Jatim yang berintegritas. “Dengan kerja keras, mudah-mudahan tidak ada pelanggaran pemilu karena sudah bisa diantisipasi dengan baik,” katanya.