Banyak Kejanggalan DPT, Partai Perindo Minta Pengurus DPRt Sisir Data Pemilih di RT dan RW

MALANG, iNews.id - DPP Partai Perindo meminta para pengurus Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) yang telah dilantik untuk menyisir data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari RT RW tempat tinggal. Sebab, pada Pemilu 2019 lalu ditemukan beberapa kejanggalan, di antaranya data pemilih di RT RW yang berjumlah nol. 

"Saya mengajak semua pengurus DPRt kita bantu petugas pemilihan PPS, PPK, agar tahapan-tahapan itu bisa mendekati semua bantu dimutakhirkan datanya," ucap Ketua DPP Bidang Hukum Internal Partai Perindo Christophorus Taufik, Senin (22/5/2023).

Baca Juga

Ekspresi Gibran usai Dipanggil DPP PDIP soal Dukungan Relawan kepada Prabowo

Chris sapaan akrabnya mengatakan, kejanggalan data tersebut memang belum bisa dikatakan sebagai kecurangan pemilu, tetapi lebih karena kesalahan administrasi sehari-hari. Pasalnya dia menemukan ada beberapa perpindahan penduduk di tingkat RT yang datanya tidak tersusun secara rapi.

Selama ini warga kerap kali meremehkan laporan perpindahan penduduk. Pasalnya selama ini serba online yang membuat laporan warga tidak tercatat secara baik. Alhasil, ketika warga itu sudah pamit pindah di grup WhatsApp atau pamit secara online, datanya tidak tercatat sehingga mempengaruhi jumlah data penduduk di lingkungan sekitarnya.

Baca Juga

Penampakan Gibran Penuhi Panggilan DPP PDI Perjuangan Buntut Bertemu Prabowo

"Jadi kalau ada orang pindah supaya dibiasakan disosialisasikan ngasih tahu RT RW setempat. Ternyata dengan online sekarang itu ada kelemahan lewat online, tidak perlu lapor RW. Ya kalau tidak lapor RT RW-nya mana tahu, di sistem online itu tidak melibatkan RT RW," katanya.

Maka ia pun mengajak para DPRt juga mengawal data-data penduduk di tingkat RT RW, hal ini untuk memudahkan pendataan dan membantu penyelenggara Pemilu 2024.

Baca Juga

Prabowo Disambut Antusias Ribuan Santri Ponpes Amanatul Ummah Mojokerto

"Ternyata nolnya itu kelemahan di pendataan warga, itu tugas DPRt menyosialisasikan bagaimana membuat mengajak warga supaya memutakhirkan DPT secara benar, itu saja," tuturnya. 

Di sisi lain Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Malang Bambang Anjar menyatakan, untuk mengantisipasi adanya kasus serupa seperti itu, setiap kali pelantikan pengurus DPRt pihaknya memanggil Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dan Panwas untuk memberikan pengetahuan ke para pengurus. Tetapi ia menyakini juga itu bukan bagian dari bentuk kecurangan yang dilakukan.

"Kita panggil PPK, kita panggil Panwas untuk memberikan arahan jadi kita tidak bertentangan. Apa yang disampaikan PPK itulah yang akan dilakukan, (kalau untuk antisipasi kecurangan) untuk sementara nggak ada lurus - lurus saja, nggak curiga saya," ucap Bambang Anjar.

Editor: Ihya Ulumuddin