Bahas Perpanjangan PPKM, Emil Sebut Pembatasan Khusus untuk Zona Merah Covid-19   

SURABAYA, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) akan menggelar rapat membahas keputusan perpanjangan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Rapat akan digelar bersama Forkopimda serta kepala daerah di kabupaten/kota di Jatim. 

Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan, pihaknya terus melakukan evaluasi terkait PPKM. Tak hanya itu, operasi yustisi juga diintensifkan. Harapannya, Covid-19 bisa benar-benar ditekan. 

Baca Juga

Sepi Selama Lockdown, Gedung di London Malah Jadi Ladang Ganja

"Kami menghormati kajian dan telaah oleh pemerintah pusat. Harus dipahami bahwa tujuan PPKM ini adalah angka penyebaran Covid-19 bisa menurun, tapi memang hasilnya bervariasi," katanya, Jumat (22/1/2021). 

Emil mengatakan daerah yang menjadi zona merah akan masuk dalam PPKM. "Namun, untuk daerah yang sebelumnya zona merah dan masuk dalam PPKM dan sudah berubah warna zona akan dipertimbangkan. Kami akan bahas kembali secara seksama," katanya.

Baca Juga

Pilot Gadungan Pacari Gadis di Banyuwangi dan Gondol Uang Jutaan Rupiah 

Diketahui pemerintah pusat memutuskan untuk memperpanjang PPKM di Jawa-Bali selama 14 hari, terhitung mulai 26 Januari hingga 8 Februari. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Joko Widodo meminta agar PPKM ini dilanjutkan. 

Baca Juga

PPKM, Pemkot Surabaya Siapkan Dapur Umum di Kampung Tangguh Covid-19

Pembatasan ini tetap diberlakukan di tujuh provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Pemprov Jatim telah menerapkan PPKM di 15 kabupaten dan kota, yakni Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu. Selain itu di Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kediri. 

Kebijakan PPKM itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/11/KPTS/013/2021 tentang perubahan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/7/KPTS/013/2021 tentang PPKM. 

Editor: Ihya Ulumuddin