42.324 Kendaraan Pelat Merah di Jatim Nunggak Pajak

Ihya Ulumuddin ยท Jumat, 21 Februari 2020 - 06:07:00 WIB
42.324 Kendaraan Pelat Merah di Jatim Nunggak Pajak
Komisi C DPRD Jatim mendengarkan paparan tentang perolehan pajak kendaraan bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Mojokerto, Kamis (20/2/2020). (Foto: iNews.id/Ihya' Ulumuddin)

SURABAYA, iNews.id – Sebanyak 42.324 unit kendaraan pelat merah nunggak pajak. Terdiri atas kendaraan roda dua dan roda empat. Jumlah kendaraan ini tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Lama tunggakan pajak tersebut variatif, antara 1 hingga 3 tahun. Bahkan, kibat tunggakan ini, potensi pendapatan pajak sebesar 3,4 miliar tidak terserap.  

“Ada yang memang belum dibayar. Ada juga karena kendaraan rusak, dilelang maupun dihibahkan tapi tidak dilaporkan,” kata Kasubid Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBNKB) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jatim Aries Yudhanata, Kamis (20/2/2020).

Aries mengatakan, jumlah tunggakan pajak merata di 35 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Jatim. Namun, yang paling tinggi adalah UPT Surabaya Selatan, dengan jumlah kendaraan 4.069 unit. Setelah itu, disusul UPT Surabaya Utara sebanyak 2.381 unit dan UPT Sidoarjo sebanyak 2.348 unit. Untuk UPT Mojokerto sebanyak 2.062 unit. Sedangkan UPT Bojonegoro 2.043 unit, dan UPT Pasuruan sebanyak 2.433 unit.

Aries menambahkan, faktor-faktor UPT ini dipengaruhi oleh lokasi instansi pemerintah. Misalnya Surabaya Selatan, banyak perkantoran pemerintah, baik dari Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat atau Vertikal. 

“Maka dari itu perlu ada sinkronisasi. Kami sudah mengintruksikan masing-masing UPT untuk mengklarifikasi data yang kita miliki dengan pemkab dan pemkot setempat. Akhir bulan ini sudah ada progres laporan dari pemerintah setempat,” katanya.

Pemkot Probolinggo misalnya, telah menyampaikan surat permohonan agar tunggakan pajak kendaraan ini dihapus. “Tapi tidak bisa serta merta dihapus, harus ada prosesnya. misalnya harus ada berita acara lelangnya. Sebenarnya upaya menyurati ini bukan hanya plat merah saja, tapi general,” katanya.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur Y Ristu Nugroho mengaku prihatin atas fakta tersebut. Pasalnya, tunggakan pajak tersebut justru terjadi pada instansi pemerintahan.

“Meski hanya memberikan kontribusi 2,41 persen, namun jika ditotal, potensinya mencapai Rp 238,7 juta. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan pemerintah kabupaten/kota dalam membayar pajak kendaraan sangat rendah,” ujar politisi PDIP ini.

Karena itu, pihaknya meminta UPT milik Bapenda Jatim ini aktif menyelesaikan tunggakan pajak mobil plat merah. “Setidaknya tahun ini Bappenda bisa menyelesaikan kendaraan plat merah yang menunggak pajak,” katanya.


Editor : Kastolani Marzuki