BOJONEGORO, iNews.id - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro meraih Penghargaan Pengendalian Gratifikasi Tahun 2022 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (24/11/2022). Penghargaan sebagai Insan UPG (Unit Pengendali Gratifikasi) ini diberikan langsung oleh Wakil KPK Alexander Marwata di Hotel Mason Pine Padalarang, Bandung.
Penerimaan penghargaan tingkat nasional itu diwakili Inspektur Pembantu Pengawas Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Tipikor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Rahmat Junaidi.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwanta berharap semangat pengendalian gratifikasi harus terus dijaga dan menjadi hal yang diambil manfaatnya bagi bangsa dan negara, serta seluruh rakyat Indonesia.
"Pemberian penghargaan ini terkait insan-insan yang menjadi inspirasi kita bersama. Dengan keberaniannya melaporkan penerimaan gratifikasi, mereka yang dengan kreativitasnya membangun suatu budaya antigratifikasi dengan berbagai platform yang dibuat. Tidak mudah untuk melaporkan gratifikasi itu," ujarnya.
Berdasarkan UU Tipikor Nomor 19 Tahun 2019, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, serta fasilitas lainnya kepada ASN dan pejabat negara.
"Inilah yang coba kami kendalikan," kata Rahmat Junaidi, Irbanwas Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Tipikor Inspektorat Bojonegoro.
Rahmat menuturkan, penghargaan ini mulai diberikan KPK sejak 2021. Alasan KPK memberi penghargaan kepada UPG Bojonegoro karena Tim UPG yang berada di Inspektorat Bojonegoro berhasil menjalankan antigratifikasi dengan dukungan pembangunan mandiri untuk tiga aplikasi sebagai pemantau dan pencegahan gratifikasi. Aplikasi tersebut adalah Si-Pinter (mitigasi risiko/fraud), Si-ESI (survei setiap tiga bulan di OPD), dan Si-EZI (pendukung pembangunan zona integritas).
"Bahkan, Si-EZI sudah terkoneksi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) dan mendukung tercapainya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Dinas Perhubungan dan RSUD Dr R Sosodoro Djatikoesoemo tahun 2021," tuturnya.
Secara simutan, pihaknya juga melakukan sosialisasi antigratifikasi kepada para ASN dan siswa SD melalui lomba lukis antikorupsi pada Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2021. Selain itu, juga membangun game "Integrity Goals" yang menanamkan sembilan nilai antikorupsi, termasuk gratifikasi yang dilombakan pada Hakordia 2022 ini. Game ini dapat diunduh di Play Store.
Editor : Rizqa Leony Putri
Artikel Terkait