JEMBER, iNews.id- Forum sosialisasi rancangan peraturan daerah (raperda) di Jember, berubah menjadi ajang curhat gagalnya pemenuhan hak-hak warga Jember oleh pemerintah setempat. Pada sesi tanya jawab, warga yang hadir pada forum itu menyoroti tentang kelangkaan pupuk bersubsidi, juga belum cairnya insentif guru ngaji.
“Bagaimana dengan nasib guru ngaji yang selama ini insentifnya belum cair? Dan kenapa pupuk subsidi untuk petani tetap saja sulit. Bagaimana solusinya?” ucap Hasan Ali, warga Desa Gugut, Kecamatan Panti.
Pertanyaan itu disampaikan pada acara sosialisasi Raperda tentang Pendidikan dan Wawasan Kebangsaan di Perumahan Alam Hijau Desa Dukuhmencek, Kecamatan Sukorambi, Jember, Senin (21/8/2023). Hadir sebagai narasumber Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Jember (UIJ) Slamet Wijiono, serta anggota DPRD Jember Dogol Mulyono.
Apa yang disampaikan oleh Hasan itu sebenarnya adalah masalah yang jamak dirasakan oleh warga Jember. Padahal, dua problem ini menjadi janji utama dari tujuh program unggulan Bupati Jember Hendy Siswanto dan Wakil Bupati M Balya Firjaun Barlaman, yang disampaikan saat berkampanye dulu.
Rupanya, meski lebih dua tahun menggawangi pemerintahan, dua janji itu belum juga terpenuhi secara utuh. Bahkan, untuk pemenuhan pupuk subsidi tahun 2023 ini juga meleset dari kebutuhan yang terinput pada data elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Untuk jenis Urea tak sampai 90 persen, sementara NPK di kisaran 40 persen saja.
Segendang sepenarian. Janji pemberian insentif guru ngaji juga tak kunjung ada kejelasan. Padahal, Pemkab Jember sudah mengalokasikan anggaran Rp 39 miliar untuk 23 ribu guru gaji pada APBD tahun ini. Dalih pemkab tak mencairkan, karena khawatir tersandung masalah hukum.
Menanggapi hal itu, Dogol Mulyono mengaku pihaknya bakal membahas lagi masalah tersebut. Karena sebelum-sebelumnya, DPRD Jember sudah kerap menyuarakan tentang problem pupuk subsidi dan insentif guru ngaji ke eksekutif.
“Untuk guru ngaji nanti kami akan rapatkan kembali. Sedangkan masalah pupuk yang sekarang lagi sulit, kita harus mempunyai wakil di DPR RI dan DPRD provinsi agar bisa menyampaikannya ke pusat,” ucap politisi dari Partai Perindo tersebut.
Selain menyoroti masalah pupuk subsidi dan insentif guru ngaji, persoalan UMKM di Jember juga menjadi pembahasan serius. Sampai-sampai, Dogol menyebut, UMKM di Jember harus benar-benar diberdayakan, jangan dimanfaatkan untuk pencitraan. “Jangan hanya dikumpulkan, tapi cuma dibuat ajang foto saja,” sindirnya.
Editor : Mahrus Sholih
Artikel Terkait