SURABAYA, iNews.id - Relawan Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno menggelar deklarasi melawan kecurangan, politik uang dan antihoaks, Jumat (6/11/2020). Deklarasi ini dilakukan untuk mengawal agar penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 berlangsung jujur dan demokratis.
Lima poin penting dibacakan puluhan relawan dalam deklarasi tersebut, yakni menolak dan melawan kecurangan; melawan intimidasi; mendorong partai, paslon dan tim kampanye tak melakukan kecurangan; mendukung bawaslu mengawasi dan menindak kecurangan. Selain itu mendukung Bawaslu melakukan pengawasan APBD untuk kampanye.
Pembacaan deklarasi dipimpin oleh Direktur Relawan Bagyon dan diikuti puluhan relawan lainnya di atas panggung. "Deklarasi ini untuk melawan kecurangan, menolak money politics dan hoaks. Ini harus selalu kita dengungkan," ujarnya.
Lewat deklarasi ini Bagyon menegaskan pihaknya tak akan melakukan kecurangan serta juga tak ingin dicurangi. "Jadi itu tujuan dari deklarasi ini dan dalam waktu dekat kita juga akan bentuk satgas antimoney politics. Supaya kita harus ada pengawasan sampai di tingkat TPS," tuturnya.
Pria yang juga politisi Gerindra ini menyampaikan akan terus melakukan pengawasan hingga proses pengambilan suara tuntas. "Tujuan dari pembentukan satgas anti money politics tersebar di setiap TPS," katanya.
Menurutnya dalam kontestasi pilkada selalu ditemui kecurangan, terutama politik uang. "Apalagi, ini melaksanakan pilkada di tengah pandemi, saat masyarakat masih sangat membutuhkan," ujarnya.
Karena itu dia memprediksi masyarakat akan sangat mudah sekali diimingi, mudah tergiur dengan pemberian yang sifatnya politik uang.
"Maka kami harus antisipasi supaya itu tak terjadi. Kami aka melakukan penyadaran ke masyarakat dan yang kedua menyiapkan satgas untuk menangkal money politics," kata Bagyon.
Bagyon mengatakan, deklarasi melawan kecurangan diikuti ratusan relawan, terbagi atas 44 kelompok berbeda.
"Relawan ini eksis dan setiap hari bergerak untuk Mahfud-Mujiaman. Besok juga akan kami deklarasikan seribu pendekar pencak silat mengamankan TPS (Tempat Pemungutan Suara) untuk mengawal suara dari paslon (pasangan calon) nomor urut 2," katanya.
Editor : Ihya Ulumuddin
Artikel Terkait