MALANG, iNews.id - Bupati Malang Sanusi membantah kabar pungutan liar (pungli) pemulasaraan jenazah Covid-19 yang beredar di masyarakat. Dia memastikan proses pemulasaraan jenazah Covid-19 di Kabupaten Malang gratis, tidak ada biaya apa pun.
Respons itu disampaikan Sanusi menyusul maraknya isu pungutan liar di masyarakat. Beberapa hari lalu, salah seorang warga melaporkan adanya biaya saat anggota keluarganya meninggal karena Covid-19.
"Sebenarnya tidak ada penarikan biaya, ketika jenazah tersebut secara medis dinyatakan Covid-19 oleh rumah sakit," katanya, Jumar (30/7/2021).
Menurutnya, untuk jenazah positif Covid-19 sesuai dengan keputusan pemerintah pusat seluruh anggarannya dibebankan ke negara dengan menggunakan dana APBN.
"Kalau yang memang masuk rumah sakit, terdaftar dan terdeteksi kena Covid-19 itu bebas semua anggarannya melekat di situ. Tapi orang yang mengaku Covid-19 tidak terdata di rumah sakit, itu biaya sendiri. Jadi itu kan anggaran negara, sehingga harus ada dasarnya. Jika tidak ya kami yang disalahkan," katanya.
Namun, diakui Sanusi ada beberapa pasien suspek Covid-19 yang tidak ada catatan medis di rumah sakit. Hal ini membuat rumah sakit biasanya baru membebankan biaya pemulasaraan ke jenazah.
"Ada warga yang tidak masuk rumah sakit minta dimakamkan secara prokes, maka jenazahnya dibawa ke RS lalu ada biaya pemulasaraan jenazah. Diberlakukan sana baik Covid-19 atau tidak," katanya.
Biaya pemulasaraan tersebut diakui bervariasi tergantung dari masing-masing rumah sakit. "Kalau di Kota Malang Rp2 juta 700.000. Kalau di Kanjuruhan Rp2,3 juta secara umum," ujarnya.
Sanusi pun meminta aparat penegak hukum untuk mengawasi pemulasaraan jenazah Covid-19 guna mencegah adanya pungutan liar (pungli) yang bisa saja terjadi. "Kami akan lihat. Jika ada laporan atau apa, akan kami tindak lanjuti," katanya.
Editor : Ihya Ulumuddin
Artikel Terkait