SURABAYA, iNews.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jawa Timur (Jatim) diimbau memperhatikan kebutuhan rumah sakit swasta rujukan Covid-19. RS swasta juga mengalami kekurangan Alat Pelindung Diri (APD) saat menangani pasien Covid-19.
"Rumah sakit swasta di Surabaya juga perlu diperhatikan. Apalagi rumah sakit swasta yang mengalami kekurangan APD (Alat Pelindung Diri) saat menangani pasien Covid-19," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thony, Kamis (28/5/2020).
Pernyataan AH Thony sebagai respons dari cuitan di akun twitter @cakasana milik dokter di RS Royal Surabaya bernama Aditya J Janottama. Salah satu yang disoroti Janottama yakni Pemkot Surabaya yang hanya memberikan bantuan wedang pokak dan telur rebus kepada tenaga medis di rumah sakit swasta, khususnya di RS Royal.
Menurut Tony, curhatan dokter melalui sosial media harusnya menjadi evaluasi bagi Pemkot Surabaya yang juga harus memperhatikan kebutuhan para tenaga kesehatan di seluruh rumah sakit yang menangani pasien Covid-19 di Surabaya. Tidak hanya dua RS milik Pemkot, yakni RSUD Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH).
"Mungkin cuitan salah satu dokter itu mewakili dokter-dokter lainnya," ujarnya.
Terlebih lagi, dengan jumlah pasien yang terpapar Covid-19 di Surabaya terus meningkat. Menurut Tony, Pemkot Surabaya semestinya juga harus mengajak rumah sakit swasta bersinergi dalam menangani pasien corona.
Bentuk dukungan Pemkot Surabaya kepada rumah sakit swasta bisa berupa bantuan penambahan ruang maupun APD. Hal itu mengingat dua rumah sakit milik Pemkot Surabaya tidak mungkin memiliki ruang yang mencukupi untuk menampung jumlah pasien positif di Surabaya sudah tembus lebih dari 1.000 pasien.
Sementara itu, Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, M Fikser sebelumnya mengatakan selama ini pemkot sudah membantu APD sebanyak 82.651 buah kepada 50 rumah sakit rujukan dan nonrujukan, labkesda, serta puskesmas.
Namun yang menjadi persoalannya, sampai tidaknya APD tersebut kepada tenaga medis yang bertugas, pemkot tidak bisa intervensi sejauh itu.
"Tapi yang pasti, kami memiliki data semua APD yang diterima oleh pemkot dan yang didistribusikan ke rumah sakit," katanya.
Sementara itu, Jubir Rumah Sakit Royal Surabaya, dr Dewa Nyoman Sutanaya menganggap pernyataan Aditya J Janottama tersebut merupakan pendapat pribadi yang bersangkutan tanpa didukung data valid. "Pihak RS Royal Surabaya tidak bertanggung jawab terhadap apapun yang menjadi pendapat atau pernyataan pribadi karyawan rumah sakit di media sosial maupun media lainnya," ujarnya.
Editor : Umaya Khusniah
Artikel Terkait