MALANG, iNews.id - Peringatan G30SPKI tak terlepas dari peristiwa berdarah yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Kala itu, PKI menjadi dalang penculikan dan pembunuhan kejam terhadap para jenderal pada 30 September 1965 dini hari. Pascaperistiwa berdarah ini, banyak simpatisan PKI di Pulau Jawa, termasuk Malang yang dipenjara dan dibuang ke luar pulau.
Sejarawan Malang Faishal Hilmy Maulida menyatakan, pemberontakan PKI sebenarnya tak bisa dilepaskan dari suatu peristiwa saja. Menurutnya, ada beberapa rangkaian peristiwa yang akhirnya melatarbelakangi terjadinya gerakan 30 September 1965, salah satunya tidak ada sekat di antara partai-partai berdasarkan ideologi masing-masing pada 1950.
"Meskipun antara Masyumi dan PKI secara ideologi ya beda, satu ideologi Islam moderat, satunya Marxis-Leninisme. Kemudian Kenapa PKI dan Masyumi itu bentrok karena mereka tidak berada dalam satu front yang sama. Logikanya perbedaan ideologi," ucap Faishal Hilmy Maulida, saat dikonfirmasi Kamis (29/9/2022).
Tetapi faktor ideologi bukan menjadi hal mutlak adanya pergesekan antar partai politik di masa itu. Persoalan politis menjadi hal utama terlebih saat tahun-tahun politik di 1955, namun pergesekan berlatarbelakang ideologi menjadi muara di tahun 1960-an.
"Tahun 60-an konfliknya muaranya sudah unsur ideologis, apalagi pasca (pemberontakan) PRRI, dan Masyumi diteguhkan, karena dianggap terlibat PRRI - Permesta. Artinya sudah nggak ada yang beku, sebelumnya ketika Pemilu 55 sampai 57 itu ada kubu Masyumi dan PSI," tuturnya.
"Kemudian ketika PKI leading pasca Pemilu 57, kemudian dianggap sebagai ancaman bagi kelompok-kelompok poros tengah terutama PNI, kemudian NU dan Masyumi akhirnya ketika kekuatan kekuatan oposisi sudah berkurang yang ada di dalam gelanggang politik itu kan antara PNI," imbuhnya.
Jauh sebelum PKI menjadi partai politik (parpol) yang diperhitungkan, ada parpol bernama Acoma yang berintegrasi dengan ideologi komunis di Malang. Salah satu tokohnya adalah Ibnu Parna yang merupakan pengikut Tan Malaka. Tetapi diakui Faishal tidak semua anggota Partai Acoma pro-PKI dan upaya-upaya yang dilakukannya.
"Jadi kalau tokoh-tokoh Malang tokoh-tokoh kiri tapi tidak semua tokoh kiri pro-PKI, bisa pro-Murba, Acoma, keterkaitan dengan Madiun 48 nggak ada, kalau ada tokoh-tokoh yang memang memiliki kaitan dengan orang-orang terlibat peristiwa itu ada jelas. Karena Ibnu Parna sosok yang sangat kontra dengan Amir," paparnya.
Menariknya, dari catatan dosen di Binus University Malang ini, Malang justru menjadi kantong-kantong suara bagi PKI di Pemilu 1955. Roda partai berhasil menggerakkan kaum buruh dari pabrik gula, buruh transportasi, dan buruh lainnya untuk bergerak. Bahkan PKI pernah menjadi partai politik dengan mengumpulkan massa hingga mencapai 200.000 orang.
"Tidak heran kalau suara PKI di Malang di tahun 55 cukup besar dan diperhitungkan. Soal bertemunya Masyumi dan PKI rapat akbar di Alun-alun Kota Malang itu jadi salah satu pertemuan akrab yang luar biasa besar. Padahal antara Masyumi dan PKI terjadi gesekan luar biasa besar saat itu," jelas dosen sejarah ini.
Pascaperistiwa berdarah di 30 September 1965, banyak simpatisan PKI di Malang yang juga turut menjadi korban. Mereka yang dituduh komunis dan dicap terlibat peristiwa 30 September 1965, langsung dijatuhi hukuman.
"Di Malang pasca gerakan 30 September kemudian ada banyak orang-orang yang dituduh komunis dan dicap terlibat 30 September, kemudian dieksekusi dan diasingkan ke Pulau Buru (Ambon, Maluku)," terangnya.
Tapi Faishal belum mengetahui persis catatan sejarahnya di titik mana saja lokasi eksekusi para simpatisan PKI di Malang. Hanya beberapa referensi dan cerita-cerita salah satu lokasi pembuangan jasad simpatisan PKI berada di Jurang Mayit, yang ada di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang.
Editor : Rizky Agustian
Artikel Terkait