MALANG, iNews.id - Ormas Pro Jokowi (Projo) bakal membentuk dewan presidium untuk menyosialisasikan bakal calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo. Pasalnya waktu pemilihan presiden (pilpres) 2024 di bulan Februari 2024 sudah mulai dekat.
Deklarator Projo Jawa Timur Madchan Hadi Rusyanto mengungkapkan, dewan presidium bakal dibentuk setelah pertemuan para pendiri Projo dari berbagai daerah di Kota Malang ini. Salah satu keputusannya bagaimana agar Ganjar Pranowo bisa terus disosialisasikan ke masyarakat.
"Jadi kita akan membentuk presidium deklarator relawan pro Jokowi, untuk mewadahi kegiatan teman-teman yang sekarang masih tercecer," kata Madchan saat deklarasi dukungan ke Ganjar Pranowo, pada Sabtu (22/7/2023) di salah satu rumah makan di Kota Malang.
Usai pembentukan dewan presidium Projo nantinya ia dab beberapa pendiri Projo lainnya akan bergerak ke beberapa daerah. Tujuannya untuk menghimpun kekuatan agar tanpa menunggu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ormas Projo.
"Gerak cepat dalam waktu sesingkat-singkatnya kita akan segera konsolidasi," ucap dia.
Menurutnya, posisi Projo kali ini cukup memprihatinkan. Dia menilai Ketua Umum Projo Budi Arie Setiyadi bermanuver untuk kepentingan pribadi. Namun ia menyayangkan hal itu mengatasnamakan organisasi masyarakat (Ormas) Projo.
"DPP Projo ini belum menentukan sikap secara resmi, tetapi secara personal kadang-kadang membuat pernyataan yang sudah membingungkan, dan memihak yang sana, tapi sebenarnya belum. Oleh sebab itu dengan adanya pernyataan sikap tindakan kami ini mudah-mudahan mereka sadar, tapi sadar atau tidak sadar kami sudah mengambil langkah dengan teman-teman," katanya.
Meski demikian, ia dan beberapa pendiri Projo di provinsi-provinsi tak mau menuntut sang Ketua Umum Projo mundur demi kondusifnya internal Projo. Madchan menyebut bila keputusan mundur atau tidaknya Budi Arie Setiyadi bukanlah wewenangnya, melainkan di struktur pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) provinsi dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kabupaten kota.
"Kami tidak mempunyai hak, tidak mempunyai kewajiban untuk mengatakan itu. Tapi nanti DPC DPD yang akan mengatakan seperti itu," tuturnya.
Editor : Ihya Ulumuddin
Artikel Terkait