MOJOKERTO, iNews.id – Intervensi elite Nahdlatul Ulama (NU) atas persoalan calon wakil presiden (Cawapres) pendamping Joko Widodo (Jokowi) mengundang keprihatinan para Kiai Kampung. Mereka menganggap intervensi tersebut sama halnya dengan menyeret NU pada pusaran politik praktis. Kiai Kampung pun meminta kepada Jokowi untuk tidak memilik calon pendamping (cawapres) yang ambisius.
“NU adalah jamiyah keagamaan dan kemasyarakatan. NU punya dasar politik kebangsaan, bukan politik kekuasaan. Maka tidak boleh NU dibawa ke dalam urusan politik praktis,” kata perwakilan Perkumpulan Kiai Kampung, KH Abdul Towwab di Mojokerto, Rabu (8/8/2018).
Menurut Abdul Towwab, membawa NU dalam politik praktis sama halnya dengan melanggar Khittah NU. Lebih jauh, manuver tersebut juga mencoreng jamiyah NU di mata masyarakat luas. “Karena itu, hari ini kami berkumpul, menyikapi masalah ini,” katanya.
Tak hanya itu, mereka juga meminta Presiden Jokowi untuk tidak memilik calon pendamping (cawapres) yang ambisius. Sebab, orang yang demikian tersebut justru akan membawa kerusakan. “Orang yang ambisi kekuasaan jangan dipilih karena tidak akan mendapat pertolongan,” katanya.
Mutowwab tidak menyebut sosok ambisius yang dimaksud. Namun, dia meyakini Presiden Jokowi tahu siapa yang mereka maksud. “Saya tidak menyebut orangnya. Tapi publik tahu sendiri,” katanya.
Lalu, siapa sosok calon pendamping Jokowi yang dikehendaki? Lagi-lagi Mutowwab tidak menyebut nama. Sebab, baginya, hal itu hak prerogatif Jokowi sebagai calon presiden. Dia mengaku akan mendukung siapapun yang dipilih. “Kami hormati kalau ada tokoh NU dipilih. Syaratnya dia tidak ambisius dan tidak memanfaatkan NU sebagai kendaraan,” katanya.
Untuk diketahui, sebagai bentuk keprihatinan, siang tadi sedikitnya 21 kiai kampung seluruh Jatim berkumpul di Mojokerto. Mereka antara lain, KH Chanif Abdurrahman dari Bojonegoro, KH Nur Hamid dari Sidoarjo, KH Rofiq Bahrim dari Sumenep, KH Syamsul dari Kediri, serta puluhan kiai sepuh lainnya.
Para kiai ini menggelar musyawarah dan membuat pernyataan sikap atas dinamika politik yang menyeret jamiyah NU tersebut.
Editor : Maria Christina
Artikel Terkait