JAKARTA, iNews.id – Kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memotong anggaran transfer ke daerah (TKD) menuai protes dari sejumlah kepala daerah. Kemenkeu berdalih pemotongan TKD karena adanya penyelewengan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, alasan utama pemotongan TKD adalah karena isu penyelewengan dan ketidakefektifan penyerapan anggaran di masa lalu. Ia berharap anggaran yang kini diberikan bisa digunakan secara optimal.
"Tapi alasan pemotongan itu utamanya dulu karena banyak penyelewengan ya. Artinya nggak semua uang yang dipakai, dipakai dengan betul. Jadi itu yang membuat pusat agak, bukan saya ya, pemimpin-pemimpin itu agak gerah dengan itu. Ingin mengoptimalkan," ucap Purbaya dalam Press Statement di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/10/2025).
Meskipun alokasi transfer dana terlihat turun Rp200 triliun, kata Purbaya, secara keseluruhan program-program untuk daerah justru naik secara signifikan. Bahkan, nilainya menjadi Rp1.300 triliun.
"Jadi sebetulnya kalau uang yang di daerah bertambah. Jadi kan di transfernya kan turun Rp200 (triliun). Tapi program-program untuk daerah naik dari Rp900 ke Rp1.300 triliun. Tambah lebih banyak. Jadi kita ingin melihat yang lebih, kinerja uang yang lebih efektif," ungkapnya.
Purbaya menambahkan, untuk tahun anggaran 2026, APBN yang tadinya dipotong telah ditambah lagi dengan Rp43 triliun. Jumlah tersebut pun dinilai cukup untuk saat ini.
Editor : Kastolani Marzuki
Artikel Terkait