SURABAYA, iNews.id – Menteri tenaga kerja Hanif Dakhiri mengklaim Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia sudah cukup baik. Sejumlah peruhaan telah melakukan kewajibannya, memberikan jaminan K3 bagi seluruh karyawannya.
Klaim tersebut didasarkan atas data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan selama tiga tahun terakhir. Bahwasanya, angka kecelakaan kerja di Indonesia terus menurun. Di tahun 2015 misalnya, jumlah angka kecelakaan kerja mencapai 110.285 kasus. Sedangkan tahun 2016 turun 4,6% menjadi 105.182 kasus, dan pada Agustus tahun 2017 menjadi 80.392 kasus.
“Ini (turunnya angka kecelakaan kerja) adalah hasil yang cukup bagus. Ini menandakan bahwa ada kesadaran yang cukup tinggi, baik dari perusahaan maupun pekerja. Meski begitu, ini tetap harus
ditingkatkan,” ucap Hanif pada puncak peringatan hari K3 di halaman Gedung Negara Grahadi, Jumat (12/1/2018).
Hanif menjelaskan, sebagai pemegang kebijakan nasional tentang K3, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sangat mengharapkan dukungan semua pihak untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan K3. Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga, masyarakat industri berkewajiban untuk berperan aktif sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing untuk terus menerus melakukan berbagai upaya dibidang K3. “Jika K3 terlaksana dengan baik, kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat ditekan,”ungkap politisi PKB ini.
Dalam kesempatan ini, Hanif mendorong agar semua pihak melakukan upaya nyata terhadap pelaksanaan K3 di lingkungannya masing-masing. Sehingga budaya K3 benar-benar terwujud disetiap tempat kerja dan masyarakat umum di seluruh tanah air. Menurutnya, momentum peringatan bulan K3 ini sangat tepat dan strategis untuk mendorong semua pihak berpartisipasi membudayakan K3 di Indonesia. “Semua pihak harus turun tangan untuk bekerja sama agar budaya K3 benar-benar terwujud di setiap tempat kerja dan lingkungan masyarakat umum,”imbuhnya.
Dia menyatakan, pemerintah saat ini masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, fasilitas kereta api, jembatan dan fasilitas transportasi lain baik udara, darat maupun laut serta
sarana-prasarana penunjang lainnya. Program pembangunan tersebut, kata dia, harus didukung penerapan K3 agar pelaksanaannya tidak menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
“Salah satu penyebab kecelakaan kerja adalah belum optimalnya pengawasan dan pelaksanaan K3 serta perilaku K3 di tempat kerja. Karena itu, perlu dilakukan upaya yang nyata untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja secara maksimal,” ucapnya.
Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo berharap, pelaksanaan K3 tak hanya dilakukan di industri besar. Tetapi juga di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal tersebut penting dilakukan mengingat 92% tenaga kerja di Jatim bekerja di sektor tersebut. Soekarwo juga mengakui bahwa pelaksanaan K3 di Jatim sudah cukup baik.
Hal ini dibuktikan dengan hampir tidak adanya kecelakaan dan permasalahan serius mengenai tenaga kerja yang sakit dalam proses produksi di Jatim. “Proses K3 di Jatim sudah berjalan baik, hampir
zero accident, karena ini semua diterapkan dengan prinsip kekeluargaan,”katanya
Editor : Himas Puspito Putra
Artikel Terkait