SURABAYA, iNews.id - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menjadi satu dari tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia yang disebut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terpapar radikalisme. Menyikapi hal ini, ITS meminta BNPT menyerahkan data agar bisa segera ditindaklanjuti.
Rektor ITS Surabaya Joni Hermana mengatakan, data BNPT itu dibutuhkan untuk membantu ITS menelusuri dugaan kampus tersebut terpapar paham radikalisme. Dia mengakui melawan radikalisme tidak mudah karena tidak terlihat. Diperlukan data yang tepat untuk bisa mengidentifikasi agar tidak salah langkah, termasuk penyusupan paham radikalisme ke unit kegiatan mahasiswa (UKM).
“Kami butuh tambahan informasi dari BNPT yang punya kompetensi. Dalam hal ini, untuk memberikan masukan dan membantu kami melakukan proses pembinaan dengan baik sehingga ITS tidak sampai tersusupi hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Joni di Surabaya, Selasa (5/6/2018).
Sejauh ini, kata Joni, untuk proses identifikasi yang terlibat dengan paham radikalisme, ITS masih sebatas melakukan penelusuran. ITS juga meminta keterangan dari pihak-pihak yang pernah terlibat organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
“Mereka ini lah yang kami panggil, kami tanyai dan sebagainya. Nanti dari situ bisa kami ketahui sejauh mana tingkat kedalaman keterlibatan mereka. Kalau memang benar-benar terlibat, kami akan sampaikan pilihan itu tadi. Tapi kalau misalnya mereka ingin kembali lagi, masih bisa kami bina, karena aturannya seperti itu,” kata Joni.
Joni mengatakan, selama ini, ITS sudah melakukan pembinaan secara berjenjang sejak mahasiswa baru masuk. ITS memberikan pendidikan berupa pelatihan spiritual dan kebangsaan sehingga diharapkan wawasan kebangsaan mahasiswa menjadi lebih baik. Mahasiswa pun memahami bahwa mereka bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Di sisi lain, ITS juga sudah menelusuri karyawan yang mempunyai paham seperti itu. Apabila terbukti ada karyawan, PNS dan dosen yang memilih dan mengikuti paham radikalisme, mereka akan diminta mengundurkan diri. Namun, apabila yang bersangkutan bersedia kembali ke NKRI, maka ITS akan membantu dalam hal pembinaan.
“Kalau misalnya mereka terbukti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan NKRI padahal mereka sebetulnya PNS, maka mereka akan diminta mengundurkan diri. Atau kalau misalnya mereka bersedia ingin kembali lagi, akan ada pembinaan,” kata Joni Hermana.
BNPT sebelumnya menyebutkan, tujuh perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia terpapar radikalisme yakni, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Indonesia (UI), Universitas Diponegoro (Undip), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan ITS Surabaya.
Editor : Maria Christina
Artikel Terkait