SURABAYA, iNews.id - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, meminta bantuan Komando Daerah Militer (Kodam) V/Brawijaya untuk mempercepat pembangunan Jembatan Babat-Widang di Kabupaten Tuban yang ambrol pada Selasa 17 April 2018, pekan lalu.
"Saya sudah koordinasi dengan Pangdam V/Brawijaya untuk meminta bantuan prajurit jika diperlukan, dan beliau siap mengerahkan pasukan," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, sebagaimana dilansir dari Antara, Selasa (24/4/2018).
Menurut Soekarwo, bantuan tenaga dari prajurit TNI AD sangat diperlukan. Selain untuk mempercepat proses pembangunan, juga karena pasukannya berpengalaman serta ahli di bidangnya. "Nanti pasukan yang dikerahkan dari Zeni Tempur Kodam V/Brawijaya," ucap orang nomor satu di Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut.
Pakde Karwo, sapaan akrabnya, juga menegaskan, dirinya telah menargetkan pembangunan Jembatan Widang harus selesai 15 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah atau "H-15" Lebaran 2018. Mantan Sekdaprov Jatim itu bahkan telah mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo meminta untuk pengaktifan jembatan timbang yang ada di sejumlah titik di wilayahnya.
"Berbagai upaya harus dilakukan agar pembangunan Jembatan Widang berjalan lancar. Di sisi lain, juga sangat perlu pengaktifkan jembatan timbang untuk mengontrol berat dan tonase muatan truk," tuturnya.
Hal ini, kata dia, tidak lepas dari salah satu dugaan faktor penyebab ambrolnya jembatan karena truk-truk bermuatan besar yang lewat, termasuk dalam laporannya truk yang melintas saat kejadian beratnya mencapai 130 ton. "Yang terpenting, jangan sampai distribusi barang terganggu akibat Jembatan Widang ambrol," ujar Soekarwo.
Sebelumnya, Soekarwo menegaskan Pemprov Jatim akan ikut turun tangan dalam perbaikan Jembatan Babat-Widang. Mereka akan membantu perbaikan sebisa mungkin, sehingga akses penghubung antarwilayah tersebut bisa kembali dilalui.
Pasalnya, keberadaan jembatan Babat-Widang dinilai cukup vital bagi mobilitas masyarakat, terutama dalam proses distribusi barang dan logistik. Sehingga, ketika akses tersebut terganggu, maka distribusi barang bisa kacau. "Kami memang tidak dapat berbuat banyak lantaran penanganan jembatan sepenuhnya berada di bawah pemerintah pusat. Tetapi kami akan tetap bantu," katanya.
Editor : Himas Puspito Putra
Artikel Terkait