MALANG, iNews.id - Emak-emak yang tergabung dalam 'Aliansi Rakyat Malang Menggugat untuk Indonesia' menggelar aksi demo di DPRD Kota Malang, Rabu (6/3/2024) siang. Ada tiga tuntutan, di antaranya desakan ke pemerintah menurunkan harga sembako.
Pantauan iNews, para emak-emak membawa peralatan dapur seperti panci, teflon dan wajan dalam aksi demo ini. Mereka berorasi sambil memukuli peralatan dapur yang dibawanya masing-masing.
Tak ketinggalan beberapa poster dibawa yang menyuarakan tuntutan kepada pemerintah untuk menurunankan harga sembako. Massa juga menyampaikan dua tuntutan lain yakni mengembalikan cita-cita reformasi 1998 dan demokrasi konstitusional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta mendukung dijalankan hak angket.
Massa saling bergantian menyampaikan orasinya. Bahkan dari beberapa massa yang hadir, turut hadir aktivis perempuan Agung Sintha yang pernah mengkritik pedas pemerintahan Presiden Joko Widodo ketika orasi mimbar terbuka di Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya.
Rahayu Ningsih, salah satu peserta aksi demonstrasi mengungkapkan, bila mahalnya harga sembako memang sudah dirasakan merata di semua lapisan masyarakat. Dia berkaca pada kehidupan di zaman Presiden Soekarno, saat pernah antre mendapat beras.
"Saya pernah antri beras di zaman Presiden Soekarno. Jadi saat ini kita seperti mendulang memori untuk antre beras, kalau zaman dulu orang ngantreberas itu, memang betul-betul kelaparan, kumuh-kumuh," ucap Rahayu Ningsih di depan Kantor DPRD Kota Malang.
Tapi saat ini yang antre beras bahkan dari seluruh golongan. Artinya kondisi kesusahan rakyat saat ini lebih merata dengan kemiskinan di mana-mana.
"Kemudian mereka sangat-sangat memelas kondisinya, tapi saat ini yang antre beras justru ibu-ibunya sudah modis-modis. Kemudian ada juga yang betul-betul melas, jadi sekarang ini memang kemiskinan betul-betul merata," ucap perempuan berusia 74 tahun tersebut.
Di sisi lain, aktivis perempuan Agung Sintha mengaku prihatin dengan kondisi bangsa saat ini yang hukum, aturan dan harga pasaran dimainkan sedemikian rupa. Tapi efeknya tidak bisa dinikmati masyarakat, salah satunya dari petani yang tetap susah dan tak untung dengan kenaikan harga beras.
"Sekarang bagaimana, harga-harga beras naik tapi petani tidak merasakan dampak kenaikan harganya," ujar Agung Sintha.
Dia juga menyoroti bagaimana pelanggaran pemilu dan berdemokrasi terpampang nyata di depan mata. Tapi lembaga-lembaga negara yang muncul dari proses reformasi, seolah-olah tak berdaya dikendalikan penguasa yakni Presiden Joko Widodo.
"Rasanya sakit orang seperti saya, melihat demokrasi dibuat mainan, termasuk KPK, termasuk KPU, termasuk Bawaslu dibuat mainan saja," katanya.
Bahkan parahnya, kelahiran Mahkamah Konstitusi (MK) yang hadir dari semangat reformasi itu pun dijadikan ajang permainan elite politik untuk menguntungkan salah satu pasangan. Buktinya dengan mengubah aturan perundang-undangan pemilu demi memuluskan anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (Cawapres) dampingi Prabowo Subianto.
"Mahkamah Konstitusi sekarang sudah dijadikan mainan, diobok-obok dan diubah aturan mainnya. Pemilu 2024 yang damai tapi rusak, rusaknya bukan dari coblosan tapi dimulai dari MK," ucapnya.
Editor : Donald Karouw
Artikel Terkait