SURABAYA, iNews.id – DPRD Jember berharap menteri dalam negeri (Mendagri) menjatuhkan sanksi tegas kepada Bupati Jember Nonaktif, Faida. Keinginan itu disampaikan saat mereka mendatangi DPRD Jawa Tmur (Jatim), Kamis (15/10/2020).
Ketua Komisi A DPRD Jember, Tabroni Adyuta, menyampaikan pihaknya sengaja datang ke DPRD Jatim untuk menindaklanjuti surat dari Kemendagri kepada Pemerintah Provinsi Jatim yang ditembuskan ke DPRD Jember. Surat bernomor: 800/5072/OTDA tersebut berisi klarifikasi Kemendagri kepada pemerintah setempat.
Menurut Tabroni, dalam surat tersebut, Mendagri mengklarifikasi tidak pernah memberikan izin kepada Bupati Jember terkait mutasi sebanyak 726 pejabat di lingkungan Pemkab Jember pada Januari lalu. Fakta tersebut bertolak belakang dengan pernyataan bupati yang menyebut mendapatkan rekomendasi dan izin dari kemendagri atas pelaksanaan mutasi tersebut.
“Menindaklanjuti surat tersebut, kami hari ini membagi dua tim. Ada yang ke Pemrov, ada yang ke DPRD Jatim,” ujarnya.
Atas klarifikasi tersebut, menurutnya, harus ada sanksi tegas dari Mendagri kepada bupati. “Kami ingin sampaikan keluhan tersebut bahwa harus ada sanksi tegas dari Mendagri. Bukan lagi ringan, namun harus tegas,”katanya.
“Kewenangan pemberian sanksi tak perlu diberikan kepada gubernur. Namun seharusnya langsung diberikan kepada Bupati oleh Mendagri. Ini harapan kami," kata Politisi PDI Perjuangan ini.
Pada prinsipnya, DPRD Jember ingin mewujudkan pemerintahan yang harmonis. Para birokrat di lingkungan pemkab harus bisa memberikan pelayanan prima kepada rakyat demi mengefektifkan pembangunan masyarakat.
“Bagaimana hal itu bisa dilakukan kalau prosedurnya saja sudah keliru sejak awal. Kami harap ada ketegasan soal ini,” katanya.
Anggota Komisi E DPRD Jatim Hari Puji Lestari mengatakan, polemik di Jember harus menjadi pelajaran. Bukan hanya bagi pemerintahan di masa depan, namun juga pembelajaran bagi masyarakat Jember.
“Kalau timbul masalah yang kemudian menjadi atensi pemerintah pusat, masyarakat lah yang menjadi korban. Jangan sampai lah di periode berikutnya muncul polemik seperti ini lagi,” kata legislator PDI Perjuangan ini.
Editor : Ihya Ulumuddin
Artikel Terkait