SURABAYA, iNews.id – Sejumlah elemen buruh di Surabaya berencana akan menggelar aksi demo di Kantor DPRD Jatim dan Gedung Negara Grahadi, Rabu (2/10/2019) hari ini. Mereka di antaranya di antaranya Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum.
Dalam aksi penyampaian aspirasi, para buruh membawa empat tuntutan. Yakni menolak revisi Undang-undang 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, mencabut Permenaker Nomor 11 Tahun 2019 dan Permenaker Nomor 228 Tahun 2019. Kemudian menolak kenaikan iuran BPJS bagi peserta mandiri, serta mendesak pengesahan Perda Jatim tentang Jaminan Pesangon.
Merespons rencana demo buruh, Polda Jatim telah menyiagakan 3.000 personel untuk dikerahkan dalam pengamanan. Personel gabungan TNI dan Polri ini akan mengawal peserta aksi dan berjaga di sejumlah obyek vital.
Wakapolda Jatim Brigjen Pol Toni Hermanto mengatakan, jumlah personel sengaja disiagakan cukup besar karena perkiraan massa cukup banyak, mencapai 5.000 orang. Kendati demikian, pengamanan bisa ditambah, bilamana jumlah massa aksi jauh lebih besar.
“Semua bergantung kebutuhan. Kalau massa banyak ya kami tambah,” katanya, Rabu (2/10/2019).
Dia menyampaikan, selain di sepanjang rute perjalanan massa aksi, konsentrasi pengamanan juga akan dilakukan di dua titik, yakni Kantor DPRD Jatim dan Gedung Negara Grahadi. Sesuai rencana, aksi massa akan dilakukan di dua obyek vital tersebut.
“Ada personel dari Brimob, Sabhara dan Lantas yang kami siagakan di titik-titik vital itu,” ucapnya.
Sementara itu, untuk menjaga situasi tetap kondusif selama aksi, pihaknya juga menerjunkan pasukan Asmaul Husna dan polwan cantik. Sebab, pasukan ini terbukti efektif saat pengamanan aksi massa menolak kontroversi RUU di DPRD Jatim pada 26 September silam.
“Pasukan khusus ini untuk mendinginkan suasana dengan lantunan asmaul husnah. Seperti pengamanan demo sebelumnya,” tuturnya.
Editor : Donald Karouw
Artikel Terkait