SURABAYA, iNews.id - Ketua PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menduga ada Surat Keputusan (SK) kepengurusan palsu jelang muktamar Nahdlatul Ulama (NU). Karena itu dia meminta registrasi peserta dilaksanakan secara terbuka dan jujur oleh panitia.
Gus Ipul mengatakan, registrasi menjadi poin penting dalam Muktamar karena menentukan siapa peserta yang berhak mengikuti Muktamar. Karenanya dia juga meminta panitia Muktamar tidak mempersulit proses registrasi peserta.
Wali Kota Pasuruan ini menambahkan, untuk mempermudah proses verifikasi SK Cabang asli atau palsu, panitia diminta melibatkan PWNU, tentunya PWNU yang ber SK masih hidup dan asli. Verifikasi melibatkan PWNU harus dilakukan karena diduga ada beberapa SK bertanda tangan Palsu khususnya tandatangan Rais Aam dan Katib Aam yang dipalsukan.
"Registrasi dibuat sederhana tapi memastikan peserta yang berhak mendapatkan tanda peserta. Jadikan wilayah (PWNU) jadi verifikator. Jangan ada yang asli tapi palsu. Libatkan wilayah karena wilayah yang paling tahu," katanya.
Prinsipnya, selama peserta memiliki SK kepengurusan yang sah yakni terdapat tandatangan Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum dan Sekjen, maka Cabang atau Wilayah dinyatakan sah menjadi peserta. "Sedangkan peserta yang tidak dilengkapi tandatangan empat orang pengurus PBNU, atau ada tandatangan tapi palsu, maka panitia harus tegas menolak kepesertaanya," ujarnya.
Apalagi, Muktamar diputuskan digelar singkat tanggal 22-23 Desember. Waktu yang singkat ini mengharuskan panitia siap betul saat menghadapi calon peserta.
Selain soal verifikasi kepesertaan, panitia juga harus mengamankan nama-nama Ahwa (Ahlul Halli Wal Aqdi) yang dibawa Rais Syuriah baik wilayah maupun cabang. "Ahwa itu betul-betul haknya Rais Syuriah. Tidak boleh dicampuri siapapun, termasuk panitia jangan mempengaruhi," ujar Gus Ipul.
Diketahui setelah melalui berbagai dinamika, PBNU memutuskan untuk memajukan pelaksanaan Muktamar pada tanggal 22-23 Desember 2021 di Lampung.
Editor : Ihya Ulumuddin
Artikel Terkait