JOMBANG, iNews.id - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Jatim meminta pemerintah provinsi turun tangan memperbaiki sejumlah tanggul penyebab banjir di wilayah Jombang. Sebab, beberapa titik tanggul di wilayah Jombang mulai rapuh hingga rawan jebol dan menimbulkan bencana.
"Banjir di Bandarkedungmulyo beberapa waktu lalu benar-benar menimbulkan trauma masyarakat. Mereka khawatir banjir serupa kembali terjadi. Karena itu, persoalan ini harus segera diberikan solusi," kata Anggota FPKB DPRD Jatim Masduki seusai reses I 2021 DPRD Jatim di wilayah Mojokerto-Jombang.
Masduki berharap pemerintah provinsi berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas maupun Bengawan Solo untuk mengecek semua kondisi tanggul. Selanjutnya, melakukan evaluasi dan revitalisasi. Tujuannya, tanggul tetap aman sekalipun hujan deras.
"Sebagian besar tanggul sungai itu peninggalan kolonial. Maka harus disisir, mana tanggul yang perlu diperbaiki. Banjir di Jombang beberapa waktu lalu harus jadi pelajaran. Jangan sampai ada bencana dulu baru diperbaiki," kata Anggota Komisi D DPRD Jatim ini.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jombang, banjir pada Februari lalu melanda empat desa di Kecamatan Bandar Kedungmulyo. Keempat desa yang terendam banjir, yakni Desa Bandar Kedungmulyo, Desa Gondangmanis, Pucangsimo dan Banjarsari.
Sedikitnya 1.748 kepala keluarga (KK) ikut terdampak akibat banjir itu. Kondisi paling parah terjadi di tiga dusun di Desa Gondangmanis.
Selain banjir, sektor pertanian juga menjadi perhatian serius FPKB, terutama menyangkut kelangkaan pupuk bersubsidi dan harga jual padi pascapanen. "Perlu ada intervensi, sehingga petani tidak kesulitan mendapatkan pupuk saat memasuki masa tanam. Jangan sampai, lumbuang pangan Jatim terganggu hanya karena pupuk," ujarnya.
Khusus mengenai harga jual padi pascapanen, Masduki berharap Pemprov Jatim bekerja sama dengan bulog untuk membeli gabah petani. "Atau Pemprov Jatim menyiapkan agen untuk memberli hasil panen petani dengan ketentuan harga tertentu, sehingga tidak merugikan petani.
Usul ini disampaikan Masduki karena harga jual padi pascapanen selalu jatuh. Hasil tersebut tidak sebanding dengan biaya operasional selama proses tanam.
Editor : Ihya Ulumuddin
Artikel Terkait