SURABAYA, iNews.id - Calon Wali Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim) Machfud Arifin sudah menyiapkan langkah-langkah detail untuk menyelesaikan persoalan tanah surat ijo. Dengan demikian, warga memiliki kepastian hukum di tanah yang mereka tempati selama puluhan tahun.
”Proses pelepasan surat ijo pasti butuh waktu. Saya akan bebaskan biaya retribusi tanah surat ijo selama proses peralihan hak dari pemkot kepada warga,” kata Machfud dalam diskusi online dengan warga surat ijo Sabtu (24/10/2020).
Dia menegaskan, pelepasan surat ijo menjadi hak milik warga sebenarnya punya landasan hukum yang kuat. Sudah ada rekomendasi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN. Rekomendasi Menteri ATR/BPN itu tertanggal 24 Juni 2019.
”Sebenarnya tinggal ada goodwill (niat baik) dari Pemkot untuk melepas, landasan hukumnya sangat kuat. Insyallah, saya akan mewujudkan harapan warga akan surat ijo saat terpilih nanti,” kata Machfud.
Menteri ATR/BPN sudah memberikan langkah-langkah untuk penyelesaian masalah surat ijo. Dalam rekomendasi yang diterbitkan pada 2019 ada tiga hal utama yang harus dilakukan: pengukuran, inventarisasi, dan pengelompokan tanah berdasarkan asal-usulnya.
Dengan jumlah persil yang mencapai 48.000 lebih, tentu proses pelepasan dan perubahan status surat ijo memakan waktu yang cukup panjang. Keinginam Machfud membebaskan biaya retribusi surat juga dilatarbelakangi pendapatan pemkot yang kecil dari sektor ini.
”Toh, pendapatan pemkot dari retribusi surat ijo tidak besar,” Machfud.
Sebagai catatan, pendapatan Pemkot Surabaya dari retribusi surat Ijo mencapai Rp50 miliar per tahun. Itu nilai yang tidak besar untuk Surabaya yang APBD-nya di atas Rp10 triliun.
Nantinya, dia akan membahas payung hukum bersama DPRD Kota Surabaya.
Machfud yakin bisa mengganti pendapatan retribusi surat ijo dari efisiensi dan intensifikasi pendapatan sektor lain. Ada sejumlah proyek atau kegiatan pemkot yang begitu boros, ada jembatan dibangun dengan anggaran ratusan miliar lalu tidak dipakai, jembatan wisata dibangun miliaran tanpa perencanaan yang kini roboh.
"Hal-hal seperti itu seharusnya bisa dimaksimalkan untuk kemakmuran warga. Termasuk mengganti retribusi surat ijo,” kata mantan Kapolda Jatim itu.
Kini, Machfud meminta warga untuk menyiapkan segala dokumen yang diperlukan untuk peralihan hak nanti. Kalau semua dokumen siap, maka proses verifikasi akan lebih cepat.
Editor : Umaya Khusniah
Artikel Terkait