JOMBANG, iNews.id – Kondisi lahan pertanian saat ini kian sempit digantikan kawasan permukiman. Menyikapi hal itu, caleg DPR RI daerah pemilihan (Dapil) VIII Jawa Timur Ngakan Putu Adnyana meminta pemerintah membuat terobosan baru agar ketahanan pangan di Indonesia stabil dan tidak terpengaruh dengan semakin banyaknya jumlah penduduk.
Dia menilai, swasembada beras harus kembali digalakkan pemerintah dalam upaya mempersiapkan ketersediaan pangan.
“Indonesia pernah swasembada beras di era yang lalu. Namun saat ini Pulau Jawa dengan penduduk yang pada membuat ketersedian pangan menjadi hal yang rawan. Sementara lahan-lahan pertanian semakin sempit, khususnya di Pulau Jawa, dengan kian lajunya pertumbuhan pemukiman,” ujar Adnyana saat dihubungi, Rabu (30/1/2019).
Dia melanjutkan, bahan pangan yang berasal atau diproduksi dari lahan pertanian milik petani maupun lahan hutan harus diperhatikan pemerintah. Salah satunya dalam hal penentuan jenis tanaman pangan yang sesuai dengan zonasinya.
Selain itu, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) juga harus diberikan peranan nyata dan stimulan benih dan pupuk. Hal ini tentunya agar tanaman pangan seperti jagung, padi ladang, porang dan lainnya dapat tumbuh dengan kualitas unggul.
“Yang menjadi harapan saat ini hutan sebagai cadangan pangan nasional,” kata caleg nomor urut 4 tersebut.
Adnyana menuturkan, selama ini fungsi pengelolaan hutan belum mampu menekan angka kemiskinan secara maksimal. Sebab sekitar 55% penduduk miskin masih berada di sekitar kawasan hutan seluruh Indonesia.
Menurutnya, pola yang harus dikembangkan untuk mengurangi angka kemiskinan di sekitar kawasan hutan yakni dengan pola melibatkan langsung masyarakat. Selain itu dengan menyamaratakan petani di kawasan hutan dengan kelompok tani yang memperoleh subsidi pupuk dan benih.
“Kontribusi Masyarakat Desa Hutan (MDH) dalam mendukung kedaulatan pangan harus diakui para pihak atau stakeholder terkait,” katanya.
Diketahui, luas hutan Jatim saat ini sekitar 1.357.206,3 hektare. Luasan itu dimanfaatkan sebagai hutan produksi seluas 881.889,5 hektare, hutan konservasi mencapai 233.117,5 hektare dan hutan lindung sekitar 312. 636,5 hektare.
Namun, merujuk data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), dari total luas kawasan hutan di Jatim saat tersebut, setidaknya 700.000 hektare mengalami kerusakan selama periode 2014 hingga 2017. Kerusakan ini disebabkan konversi lahan, penebangan liar, kebakaran dan erosi maupun untuk pembangunan perumahan.
Editor : Donald Karouw
lahan pertanian angka kemiskinan caleg perindo ngakan putu adnyana dapil viii jatim kawasan perhutanan
Artikel Terkait