SURABAYA, iNews.id - Kalangan D DPRD Kota Surabaya meminta Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tak lagi ngotot mempertahankan pengelolaan SMA/SMK. Bukannya sukses, upaya itu dinilai hanya akan buang-buang energi.
Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya BF Sutadi mengatakan, pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak melaksanakannya. Apalagi, Pemprov Jatim juga telah menggratiskan biaya untuk pendidikan di jenjang sekolah menengah atas itu.
"Ketika Bu Khofifah menjabat gubernur dan melaksanakan program pendidikan gratis, maka persoalannya selesai. Jadi, Bu Risma tidak perlu membuang energi untuk menarik kembali pengelolaan SMA/SMK, dengan dalih menggratiskan biaya sekolah," kata dia, Senin (4/3/2019).
Menurut Sutadi, akan lebih bermanfaat bila energi Risma itu disalurkan untuk program lain. "Masih banyak yang jauh lebih urgen ketimbang harus terus memikirkan soal pengelolaan SMA/SMK," katanya.
Kalaupun Pemkot Surabaya sudah menyiapkan anggaran untuk pengelolaan SMA/SMK, menurut Sutadi, bisa dialokasikan ke program-program lain. Salahsatunya untuk gaji guru-guru sekolah swasta yang akan disetarakan UMK.
"Sampai hari ini (penyetaraan gaji guru sesuai UMK) belum. Itu yang mestinya harus diselesaikan dengan segera," katanya.
Mantan Asisten I Sekkota Surabaya ini, menegaskan, bahwa pendidikan gratis di seluruh sekolah negeri seharusnya sudah terlaksana. Karena hal ini juga menjadi kewajiban presiden, gubernur dan bupati maupun wali kota.
"Jadi untuk apa Pemkot Surabaya ngotot mengambil alih pengelolaan SMA/SMK jika program pendidikan gratis juga akan dilaksanakan oleh gubenur," katanya.
Kritik Sutadi ini disampaikan menyusul keinginan Risma untuk tetap mengelola SMA/SMK pascakeluarnya UU Nomor 23/2014. Beberapa hari lalu misalnya, lewat keterangan resmi, Risma mencoba membuka memori publik saat SMA/SMK di Kota Pahlawan masih dikelola Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Saat itu, papar Risma, tidak hanya SPP yang digratiskan Pemkot. Namun ada beberapa poin penunjang pendidikan yang juga ditanggung, seperti infrastruktur yang mewadahi, laboratorium, praktikum, hingga berbagai kompetensi gratis untuk mendukung pendidikan para pelajar.
"Pendidikan itu bukan hanya (tentang) SPP aja. Kalau di Surabaya, listrik, air, internet sekolah itu kita bayar semua," kata wali kota dua periode ini.
Bagi Risma, pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam stimulus penunjang perubahan masa depan. Melalui pendidikan, seseorang bisa merubah kehidupan keluarganya menjadi lebih baik.
Namun untuk mewujudkannya, harus ditopang dengan sistem pengelolaan pendidikan yang baik pada suatu daerah. "Kalau dulu SMK itu kita kasih makan siang, uang praktikum, insentif untuk guru, bahkan seragam," katanya.
Editor : Kastolani Marzuki
sekolah gratis pengelolaan SMA - SMK wali kota surabaya tri rismaharini komisi d dprd surabaya sutadi
Artikel Terkait