TULUNGAGUNG, iNews.id - Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti berkunjung ke Ponpes Al-Hikmah Mlaten, Tulungagung, Jawa Timur. Dalam kunjungan tersebut, La Nyalla membahas Presidential Threshold 0 persen dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).
La Nyalla yang diterima Pengasuh Ponpes KH Hadi Muhammad Mahfudz atau Gus Hadi mengatakan, wacana PT 0 tersebut mendapat banyak dukungan dari masyarakat. DPD tengah memperjuangkan hak konstitusional rakyat.
"Kita ini memperjuangkan hak konstitusional rakyat, termasuk juga aspirasi masyarakat daerah. Karena siapa pun berhak berkontribusi terhadap perbaikan nasib bangsa," kata La Nyalla, Minggu (19/12/2021).
Menurut La Nyalla, selama ini partai sangat mendominasi. Hanya mereka yang bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden. Itu pun hanya partai-partai besar yang sudah berkongsi.
"Sebenarnya banyak warga negara yang ingin memberi sumbangsih terhadap kemajuan bangsa, tetapi tidak bisa karena ada aturan ambang batas itu. Ini yang harus didobrak karena ini tidak adil," katanya.
La Nyalla menegaskan, bangsa Indonesia lahir oleh entitas civil society, para ulama, kaum pendidik, cendekiawan dan lain-lain, termasuk raja serta sultan Nusantara. Namun mereka justru terpinggirkan.
"Mereka ini tidak bisa terlibat dalam menentukan arah perjalanan bangsa, kan aneh. Indonesia ini ada karena para raja dan sultan ini legowo, mereka bergabung ke republik dan bahkan ada aset-asetnya yang dipakai untuk negara," katanya.
Selain alasan itu, menurut La Nyalla, regulasi Pemilu harus dievaluasi karena membatasi pilihan rakyat dan memunculkan oligarki.
"Ini lebih bahaya lagi, munculnya oligarki politik dan ekonomi. Kekuasaan dikuasai, sektor ekonomi juga dikuasai. Kekayaan negara ini dikeruk terus. Sudah tidak ada lagi yang namanya ekonomi kerakyatan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin," katanya.
La Nyalla juga siap mengawal agar RUU PKS bisa segera disahkan. Saat ini RUU PKS sudah masuk daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2022.
"Semoga ini sinyal positif bagi perlindungan korban kekerasan seksual. Kita di DPD RI akan kawal terus," katanya.
Sementara KH Hadi Muhammad Mahfudz atau Gus Hadi menyampaikan dukungannya pada perjuangan DPD untuk menghapus Presidential Threshold 20 persen menjadi 0 persen. Dia sepakat dengan rencana mengubah ambang batas pencalonan presiden itu supaya banyak pilihan bagi rakyat.
"Saya juga dukung itu. Kalau jadi 0 persen kan siapa saja bisa dicalonkan dan mencalonkan. Banyak calon lebih bagus," kata Gus Hadi.
Gus Hadi juga menitipkan secara khusus kepada La Nyalla agar RUU PKS didorong untuk segera disahkan.
"Saya titip soal RUU PKS. Ini harus dimajukan terus, jangan ditunda-tunda lagi. UU ini penting untuk melindungi masyarakat," ujarnya.
Dia beralasan, kasus kekerasan seksual semakin hari semakin bertambah dan bisa menimpa semua kalangan masyarakat. Bahkan, terjadi di lembaga pendidikan, seperti kasus di Bandung. "Yang itu juga merusak nama pesantren padahal bukan pesantren loh itu," ujarnya.
Editor : Maria Christina
Artikel Terkait